Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 81
"Pada tahap III, IV, dan V ini mudah-mudahan lancar dan selesai paling cepat September, paling
lama Oktober 2021," kata Ida Fauziyah.
Ida juga menjelaskan bahwa dasar penyaluran BSU adalah Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Covid-19.
Untuk penyaluran BSU sebesar Rp1 juta, pemerintah masih mempercayakan kepada bank yang
tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sedangkan cara mengecek apakah Anda merupakan penerima BSU atau tidak, bisa dilihat di 4
layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.
4 layanan tersebut diantaranya, situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, akun aplikasi BPJSTKU,
Whatsapp (WA)di nomor 081380070175 dan Call center Layanan Masyarakat 175.
Khusus Cara Cek Penerima BSU atau BLT di BPJS Ketenagakerjaan via WA, akun instagram
bpjs.ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut:
1. Hubungi WA 0813-8007-0175 atau buka link http: //wa.me/6281380070175.
2. Jika telah berkirim pesan, maka akan ada balasan dan diminta memilih sesuai keinginan Anda
seperti ini: Informasi Kepesertaan, Informasi Klaim, Informasi Kanal Layanan,E-Form
Pengaduan, Informasi Calon Penerima BSU 2021.
3. Setelah dipilih dan dibalas ketik angka 5.
4. Setelah itu, ada pertanyaan apakah Anda sebagai calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
5. Anda Jawab "Ya".
6. Maka Anda akan diminta untuk mengirimkan nomor kepesertaan.
Sedangkan untuk persyaratan pekerja yang berhak menerima subsidi gaji ini, adalah sebagai
berikut.
Dari keterangan diatas ada syarat terpenting bagi pekerja yang menerima BLT Subsidi Gaji 2021
adalah harus memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dibuktikan dengan laporan upah terakhir yang
diberikan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, BLT Subsidi Gaji 2021 ini hanya diberikan kepada mereka yang bekerja di wilayah
PPKM Level 3 dan 4. Untuk daftar wilayah yang masuk PPKM Level 3 dan 4, ada di Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021.***.
80
