Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 87

KEMNAKER: SINERGI MANFAAT JAMIAN HARI TUA DAN JAMINAN KEHILANGAN
              PEKERJAAN
              JAKARTA  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  memastikan  bahwa  manfaat  program
              Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan
              Persyaratan  Pembayaran  Manfaat  Jaminan  Hari  Tua,  masih  tetap  berlaku.  Adapun  manfaat
              program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan tahun depan dan
              perlu  dimonitor,  serta  dievaluasi  pelaksanaannya  sebelum  manfaat  JHT  dikembalikan  sesuai
              amanat UU dan filosofinya.

              "Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
              dampak pandemi Covod-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, melalui
              Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021).

              Dirjen Putri menjelaskan bahwa secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka
              panjang  (long-term)  yang  menjadi  jaring  pengaman  pekerja/buruh  ketika  memasuki  masa
              pensiun,  pekerja  tidak  bisa  bekerja  kembali  karena  cacat  total  tetap  sebelum  pensiun,  atau
              meninggal dunia. Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti
              bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

              Sebagaimana  diketaui  bahwa  dalam  Permenaker  19/2015,  manfaat  JHT  bagi  peserta  yang
              berhenti  bekerja  dapat  dibayarkan  sekaligus  setelah  melewati  masa  tunggu  1  (satu)  bulan.
              Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti
              bekerja.  Sehingga,  manfaat  JHT  yang  diterima pekerja  di  masa  pensiun  nanti  menjadi  lebih
              besar.

              Jikapun  peserta  ingin  mengambil  manfaat  JHT  sebelum  pensiun,  dimungkinkan  jika  telah
              menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
              JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," katanya.

              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
              MLT  JHT  saat  ini  dikhususkan  untuk  membantu  perumahan  bagi  pekerja/buruh.  Manfaat
              tambahan semata-mata juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang
              menjadi concern Pemerintah.

              "Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
              memberi  manfaat  bagi  pesertanya.  Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk
              berinovasi  dalam  mengembangkan  manfaat,  pelayanan,  maupun  cakupan  kepesertaan.
              Permerintah  tentu  sangat  berharap  agar  seluruh  manfaat  Jaminan  Sosial  dapat  benar-benar
              memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," ujar Dirjen Putri. CM (ars).













                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92