Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 89

"Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
              dampak pandemi Covid-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri melalui
              keterangan resmi, Selasa (5/10/2021).

              Putri mengatakan JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang yang menjadi jaring
              pengaman pekerja atau buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali
              karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.

              Sebaliknya, jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini berhenti bekerja sudah
              tersedia pada program JKP.

              Permenaker 19/2015 mengamanatkan manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat
              dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Adanya manfaat JKP ditujukan
              untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Alhasil, manfaat JHT
              yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.
              Putri menambahkan peserta yang ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan
              jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen
              dari jumlah JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [SJSN]. Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh," kata dia.

              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut manfaat
              layanan  tambahan  atau  MLT.  Manfaat  layanan  tambahan  itu  dikhususkan  untuk  membantu
              perumahan bagi pekerja atau buruh. Manfaat tambahan berupaya untuk mengatasi masalah
              backlog perumahan bagi pekerja atau buruh tersebut.
              "Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
              memberi  manfaat  bagi  pesertanya.  Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk
              berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan," kata
              dia.




























                                                           88
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94