Page 93 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 93

JHT MASIH ADA DAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN PADA 2022

              Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

              Jakarta, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Jaminan Hari Tua
              (JHT) dipastikan masih tetap berlaku. Sesuai dengan Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
              masih relevan. Mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkn pada
              dampak pandemi Covid-19.

              "Dipastikan, manfaat program JHT sebagai mana diatur dalam PerMenaker 19/2015 tentang Tata
              Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, masih tetap berlaku. Adapun manfaat program
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 nanti. Perlu
              dimonitor serta dievaluasi pelaksanaan nya, sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat
              UU dan filosofinya," ujar Anggoro Putri, Selasa (5/10).

              Dijelaskan, secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long- term).
              Yang menjadi jaring pengaman pekerja/ buruh, ketika memasuki masa pensiun. Pekerja sudah
              tidak bekerja lagi, karena cacat total/ tetap, sebelum pensiun atau meninggal dunia. Sedangkan
              jaring pengaman yng bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja saat ini sudah tersedia
              program JKP.

              Dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yng berhenti bekerja, dapat dibayarkan
              sekaligus,  setelah  melewati  masa  tunggu  1  bulan.  Adanya  manfaat  JKP  ditujukan  untuk
              memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga manfaat JHT yng
              diterima pekerja dimasa pensiun nanti, menjadi lebih besar.

              Disebutkan, jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan, jika
              telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Manfaat yang diambil pun, maksimal 30% dari jumlah
              JHT yang bersangkutan.

              "Saat ini Kemnaker sedang mengkaji manfaat JHT, untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai
              amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya
              agar  antar  satu  program  Jamsos  dengan  yng  lain,  saling  harmonis  dan  sinergis.  Dalam
              memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," papar Anggoro Putri.

              Dikatakan, program JHT, juga memiliki manfaat tambahan lainnya, atau sering disebut MLT. MLT
              JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahn
              semata-mata  juga  merupakn  upaya  mengatasi  masalah  backlog  perumahan  yng  menjadi
              concern pemerintah.

              "Pemerintah berupaya terus menerus, agar seluruh program Jamsos Ketenagakerjaan, benar
              benar  memberi  manfaat  bagi  pesertanya.  Kami  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk
              berinovasi  dalam  mengembangkan  manfaat,  pelayanan,  maupun  cakupan  kepesertaan.
              Pemerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jamsos dapat benar benar memberikan
              perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," pungkas Anggoro Putri. (ira).















                                                           92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98