Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan
pada tahun 2022 dan perlu dimonitor. Serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT
dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

“Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada
dampak pandemi Covid-19,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam
keterangannya, Selasa (5/10).

Putri menjelaskan, bahwa secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka
panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman pekerja atau buruh ketika memasuki masa
pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau
meninggal dunia. Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti
bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang
berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Adanya
manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja.
Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.

Seandainya jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah
menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah
JHT yang bersangkutan.

“Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh,” jelasnya.

Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat
tambahan semata-mata juga merupaya upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang
menjadi concern Pemerintah.

“Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk
berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan.
Permerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar
memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh,” pungkasnya.

94