Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 98
"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan
Portugal yang akan dimulai pada 2020, serta Denmark yang akan dimulai pada 2021. Ditambah
lagi satu negara belum entry into force," papar Anwar.
Dalam tataran regulasi nasional, pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, awak kapal perikanan migran
yang tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia, telah disusun dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
"Posisi akhir RPP yang telah disampaikan kepada sekretaris negara untuk ditetapkan oleh
presiden pada 20 Mei 2020. Kemnaker kembali menyampaikan sikap belum berencana
meratifikasi Konvensi ILO karena ada beberapa pertimbangan seperti di atas," ujarnya.
Menjalankan ratifikasi Konvensi Internasional masih harus mempertimbangkan berbagai hal,
seperti masalah teknis, regulasi, dan kewajiban dari pascaratifikasi. Alasannya karena negara
yang sudah menjalankan hal tersebut harus bisa sejalan dengan regulasi nasional.
Regulasi yang akan dijalankan ke depan harus dapat sejalan dengan substansi Konvensi yang
diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan pelaporannya.
Indonesia senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional
terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja migran untuk mendukung
strategi diplomasi nasional di tatanan multilateral. Hanya saja, masih memerlukan sinergitas,
kerja sama, dan kolaborasi dari berbagai kementerian yang terkait agar pembentukan dan
penetapan regulasi dapat patuh terhadap konvensi yang ada.
"Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan kerangka hukum nasional harus
dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi awak kapal
perikanan," tutup Anwar.
Reporter: Caroline Saskia.
97
