Page 102 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 102
Kemnaker memastikan manfaat program JHT yang diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, masih tetap berlaku.
Sementara manfaat program JKP akan diimplementasikan pada 2022 dan perlu dimonitor, serta
dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat undang-undang
dan filosofinya.
Lebih lanjut, Dirjen Putri menuturkan secara filosofis JHT merupakan program jaminan sosial
jangka panjang yang menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun,
pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun atau meninggal
dunia.
Sedangkan jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini berhenti bekerja, saat
ini sudah tersedia program JKP.
Dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja
dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Sementara manfaat JKP
ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga,
manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.
Jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi
peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang
bersangkutan.
"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Hal ini juga sebagai upaya agar antara satu program jaminan sosial dengan yang lain
saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," ujar Putri.
Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan yang disebut Manfaat Layanan
Tambahan (MLT). MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi
pekerja/buruh. Manfaat tambahan itu juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog
perumahan yang menjadi perhatian pemerintah.
"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk
berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan.
Permerintah berharap seluruh manfaat jaminan sosial dapat benar-benar memberikan
pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh," tutur Putri.
101
