Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 100

KEMNAKER PASTIKAN PROGRAM JHT TETAP BERJALAN

              JAKARTA,  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  memastikan  bahwa  manfaat  program
              Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan
              Persyaratan  Pembayaran  Manfaat  Jaminan  Hari  Tua,  masih  tetap  berlaku.  Adapun  manfaat
              program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022
              dan perlu dimonitor, serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai
              amanat UU dan filosofinya.

              "Sampai  saat  ini,  Kemnaker  berpandangan  bahwa  Permenaker  19/2015  terkait  manfaat  JHT
              masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada
              dampak pandemi Covid-19," ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan
              Sosial (Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/10)
              Dia mengatakan secara filosofis, JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang yang
              menjadi jaring pengaman pekerja ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja
              kembali  karena  cacat  total  tetap  sebelum  pensiun,  atau  meninggal  dunia.  Sedangkan  jaring
              pengaman  yang  bersifat  short  term,  dalam  hal  ini  berhenti  bekerja,  saat  ini  sudah  tersedia
              program JKP.

              Dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan
              sekaligus  setelah  melewati  masa  tunggu  satu  bulan.  Adanya  manfaat  JKP  ditujukan  untuk
              memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Sehingga, manfaat JHT yang
              diterima  pekerja  di  masa  pensiun  nanti  menjadi  lebih  besar.  Jika  peserta  ingin  mengambil
              manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun dan
              manfaat yang diambil pun maksimal 30% dari jumlah JHT yang bersangkutan.

              "Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
              dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
              sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
              dalam memberikan perlindungan kepada pekerja," kata Putri.

              Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
              MLT  JHT  saat  ini  dikhususkan  untuk  membantu  perumahan  bagi  pekerja/buruh.  Manfaat
              tambahan semata-mata juga merupakan upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang
              menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial
              Ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi peserta.

              "Kami  terus  mendorong  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  berinovasi  dalam  mengembangkan
              manfaat,  pelayanan,  maupun  cakupan  kepesertaan.  Pemerintah  tentu  sangat  berharap  agar
              seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar memberikan pelindungan dan kesejahteraan
              bagi pekerja," pungkas Putri.

              Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

















                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105