Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2019
P. 55
Sementara dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disusun oleh
Bappenas, telah ditetapkan, sampai 2021, target Cakupan Kepesertaan untuk
Pekerja Penerima Upah (PU) sebanyak 80 persen, Bukan Penerima Upah (BPU)
sebanyak 15 persen, Jasa Konstruksi 100 persen, dengan jumlah peserta aktif
mencapai 51,71 persen.
"Tantangan utama dalam mencapai target cakupan kepesertaan berada pada
segmen BPU, yang merupakan mayoritas pekerja di Indonesia. Untuk dapat
menjangkau mereka, kami mengembangkan inisiatif Penggerak Jaminan Sosial
Indonesia (Perisai), yang merupakan program keagenan dengan pemberdayaan
masyarakat komunitas sebagai perpanjangan tangan kami," katanya.
Dengan program Perisai, cakupan wilayah yang bisa dijangkau menjadi lebih luas,
karena mereka tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Hingga April 2019,
jumlah Perisai mencapai 4.760 orang dan mengakuisisi 717 ribu pekerja.
Kolaborasi Strategis untuk Perlindungan Pekerja
Untuk meningkatkan cakupan kepesertaannya, BPJSTK menyadari tidak dapat
bekerja sendiri, sehingga terus aktif menjalin kolaborasi dengan lembaga atau
institusi strategis. Sampai April 2019, BPJSTK telah menjalin beberapa kerja sama,
diantaranya dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait penyebaran informasi
dan sosialisasi, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementrian Pemuda dan Olahraga terkait perlindungan pekerja Non ASN di
lingkungannya, dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
kajian penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai ketentuan
perundangan.
"Beberapa minggu yang lalu, kami juga melakukan perpanjangan kerja sama
strategis dengan Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara) dalam penegakan hukum, karena di lapangan masih banyak pemberi kerja
yang melakukan pelanggaran hukum atas hak-hak perlindungan para pekerja. Dari
hasil kerja sama sebelumnya, sekitar 280 ribu pekerja telah dipulihkan hak
perlindungannya," ujar Agus.
Terkait kepatuhan pemberi kerja, BPJSTK juga memiliki inisiatif untuk memberikan
apresiasi dalam bentuk Paritrana Awards, yang dilaksanakan bersama Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Paritrana
Awards merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah dan perusahaan peserta
yang mendukung penuh dan berperan aktif mendukung implementasi jaminan sosial
Page 54 of 61.
