Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 NOVEMBER 2019
P. 59
jelasnya.
Buruh yang unjuk rasa menilai kenaikan upah tidak mensejahterakan buruh.
Apalagi di saat yang bersamaan, sebut para buruh, Presiden RI, Joko Widodo,
menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen. Kondisi itu pun dinilai semakin
merugikan para buruh.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, telah resmi menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2020 sebesar Rp 2.499.423,06.
Penetapan itu tertuang dalam SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/674/KPTS/2019
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatra Utara tertanggal 1 November
2019.
"Pak Gubernur Edy sudah menetapkan UMP Sumut tahun 2020 dan diumumkan per
1 November ini dan nanti mulai berlaku pada 1 Januari 2020," ujar Kepala Dinas
Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, didampingi Kabid Hubungan Industrial,
Maruli Silitonga, kepada wartawan di Medan, Jumat (1/11/2019).
Jika dibandingkan dengan UMP Sumut 2019 yang hanya sebesar Rp 2.303.403,43,
sebut Harianto sambil menunjukkan salinan SK Gubernur Sumut itu, maka UMP
Sumut 2020 itu naik 8,51 persen atau sebesar Rp 196.019,63.
Kenaikan 8,51 persen mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik
Nasional (BPS) yang menyebutkan inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan
pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP itu, kata Harianto, pasal 44 ayat 1
dan 2 mengatur penetapan UMP maupun UMK menggunakan formula
penghitungan.
(cr19/tribun-medan.com).
Page 58 of 133.
