Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019

Title BUKALAPAK SOAL PHK:NGGAK NYAMPE10 PERSEN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 16 September 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190916154252-92-430915/bukalapa k-soal-
Page/URL
phk-nggak-nyampe-10-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Bukalapak , startup e-commerce, membenarkan telah menempuh
kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap para pekerjanya. Namun,
pekerja yang dirumahkan itu diklaim berjumlah kurang dari 10 persen terhadap total
karyawan perusahaan.

"Banyak yang sudah kami sampaikan. Terkait jumlah karyawan (di-PHK) nggak
nyampe 10 persen," ujar Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid di Jakarta, Senin (16/9).

Menurut Fajrin, langkah PHK ditempuh demi menciptakan bisnis yang berkelanjutan
dan kestabilan. Hal itu pula yang menjadi alasan profit perusahaan bisa melompat
tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. "Ini menunjukkan industri harus ada alasan,"
katanya.

Sebelumnya, CEO dan pendiri Bukalapak Ahmad Zaky menuturkan PHK demi
menata bisnis dan mengoperasikan perusahaan karena sudah tumbuh dewasa.
Pemangkasan dilakukan untuk mewujudkan ambisi agar perusahaan dapat meraih
balik modal atau break even point /BEP.

"Bukalapak menyatakan diri ingin menjadi e-commerce unicorn pertama yang
meraih BEP atau bahkan keuntungan dalam waktu dekat," terang dia.

Startup e-commerce unicorn tersebut diketahui mem-PHK ratusan karyawan.
Disebut-sebut sebagian yang di-PHK merupakan karyawan kontrak. Namun begitu,
manajemen mengklaim telah memenuhi seluruh hak-hak pekerja.

Marketplace Berbasis Syariah Sebagai langkah ke depan, Fajrin melanjutkan akan
membuat marketplace halal. Namun, marketplace berbasis syariah itu akan tersedia
dalam fitur Bukalapak.

Tujuan dari pembuatan market place halal ini untuk memudahkan masyarakat
mencari produk-produk halal. Namun, ia belum bisa memastikan kapan marketplace
halal bisa diluncurkan.

"Saat ini sedang development (pengembangan) dengan KNKS (Komisi Nasional
Keuangan Syariah) terkait dengan produk halal itu sendiri. Kalau ngomongin produk
halal, kita harus punya list (daftar) tersebut yang itu dimiliki oleh DSN MUI,"
jelasnya.

Page 62 of 86.