Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2019

"Bagaimana tidak kesulitan dalam pemasaran produk tekstil. Produk impor,
khususnya kain per satuan itu harganya lebih murah dari produksi dalam negeri.
Misalnya, harga kain impor Rp 10.000 per satuan, sementara produk dalam negeri
Rp 15.000 per satuan, sehingga ada perbedaan harga yang jauh dan mencolok,"
kata Uben.

Bayar pajak

Untuk mempertahankan usaha para pengusaha lokal itu, lanjut Uben, ada
keberpihakan pemerintah pusat terhadap para pelaku usaha di dalam negeri.

"Para pengusaha dalam negeri sudah puluhan tahun menjalankan usahanya.
Tentunya memberikan dampak positif kepada negara karena para pengusaha
melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Selain menciptakan lapangan kerja
untuk para buruh dalam negeri untuk memenuhi tuntutan hidupnya. Namun saat ini
sudah mulai banyak para pekerja pada sektor tekstil yang di-PHK karena
perusahaannya mengalami kelesuan setelah banyak masuk barang impor,"
paparnya.

Ia berharap kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah
cepat, sebelum para pengusaha tekstil gulung tikar. "Jika barang impor dibiarkan
deras membanjiri pasar dalam negeri, pengusaha lokal hanya tinggal menunggu
waktu (gulung tikar). Imbasnya ya para buruh dirugikan karena menjadi korban
PHK," ucapnya.

Saat ini, imbuh Uben, para pengusaha bisa bertahan sudah untung karena sulit
memasarkan produk. Ditambah lagi para pengusaha dihadapkan pada kewajibannya
membayar upah kerja, selain tuntutan membayar pajak.

Terkait dengan persoalan itu, Uben bersama perwakilan buruh lainnya berencana
mendatangi Pemkab Bandung untuk membahas nasib para pekerja di kemudian
hari. Selain membahas membanjirnya impor barang tekstil, ucap Uben, pihaknya
akan menyampaikan persoalan kenaikan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS)
yang diperkirakan bakal membebani para pengusaha dan buruh yang masuk
keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

"Disamping itu akan membahas persoalan peraturan daerah dan pembahasan upah
minimum kabupaten (UMK) Bandung pada 2020. Pada bulan Oktober dan
Nopember itu sudah masuk pada pembahasan UMK Bandung 2020," katanya
kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih.

Ia khawatir dengan berbagai persoalan di lapangan, yang saat ini dialami sangat
pahit oleh para pengusaha berdampak pada ekonomi buruh yang mencari
penghidupan di sektor tekstil. "Yang jelas, pemerintah harus turun tangan dalam
menyikapi persoalan yang dialami para pengusaha tekstil saat ini. Lebih baik,
pemerintah menghentikan impor produk tekstil supaya tidak menyengsarakan
pengusaha dan buruh lokal yang menggantungkan ekonomi sehari-hari di sektor
tekstil tersebut," pungkasnya.

Page 84 of 86.