Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 47
Title AWAL 2020, KSPSI BERI 5 CATATAN PENTING BURUH UNTUK PEMERINTAH
Media Name jpnn.com
Pub. Date 01 Januari 2020
https://www.jpnn.com/news/awal-2020-kspsi-beri-5-catatan-penting-buruh -untuk-
Page/URL
pemerintah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kebijakan seputar nasib dan hidup buruh masih terus menjadi persoalan.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan catatan kritisnya
bagi pemerintah di awal 2020 ini.
Konfederasi buruh terbesar di Indonesia ini mencatat ada lima poin penting yang
harus menjadi perhatian buat pemerintah ke depan.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menuturkan, pertama, KSPSI mendesak
pemerintah untuk melibatkan unsur buruh dalam pembahasan Omnibus Law bidang
Ketenagakerjaan yang saat ini dalam proses pembahasan.
"Pembahasan Omnibus Law wajib melibatkan tiga unsur dalam tripartit, yakni
pemerintah, pengusaha, dan buruh," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta
Selasa (31/12).
Kedua, kata Gani, KSPSI mengusulkan bidang pengawasan menjadi kewenangan
penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan karena otonomi
daerah membuat pengawasan ketenagakerjaan tidak maksimal.
Ketiga, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja masih belum maksimal
dilakukan pemerintah karena sumber daya pengawas ketenagakerjaan sangat minim
di Indonesia.
"Keempat, perlindungan buruh migran di luar negeri harus ditingkatkan dengan
menambah atas-atase ketenagakerjaan di negara-negara pengiriman buruh migran
dari Indonesia," ungkapnya.
Dan, terakhir, Gani menegaskan, buruh tidak menolak investasi yang masuk ke
Tanah Air tapi pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak buruh Indonesia.
Page 46 of 153.
