Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 52
"Oleh karena itu, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja kita. Fokus ini
salah satunya guna merebut peluang terhadap momentum bonus demografi yang
dinikmati Indonesia hingga tahun 2030 nanti," katanya.
Rencana sistem upah kerja per jam ini bakal dimasukkan dalam RUU Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja, yang diharapkan bisa memperkuat perekonomian nasional dan
daya saing Indonesia.
" Skema upah per jam dalam Omnibus Law itu akan menggenjot investasi dan
menumbuhkan lapangan kerja baru,"
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
menyebut salah satu sektor yang efektif diterapkan upah per jam yakni perdagangan,
usaha restoran salah satunya.
"Jadi itu salah terima. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam
jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu. Misalnya kerja di restoran itu kan
bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berubah jadi gaji per jam,"
terang Airlangga.
Airlangga menuturkan, ada urgensi dari aturan gaji pekerja dalam RUU Cipta Lapangan
Kerja. Pemerintah ingin semua pekerja masuk ke sektor formal.
Namun selama ini pekerja masuk ke dalam 2 sektor yakni sektor formal dan informal.
"Kan kita perlu memberikan kesempatan pada sektor formal, kalau kita kerja di restoran
kan gajinya berbasis mereka yang kerja di restoran. Ini harus kita akomodasi. Semua
sektor kerja harus diakomodasi," tutur dia.
Sebagai informasi, skema pengupahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah
No 78/2015 tentang Pengupahan. Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada
inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, skema upah per jam sejauh ini belum diatur regulasi pemerintah.
Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah
menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan
dimasukan dalam beleid omnibus law.
Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan
ketenagakerjaan masih berlangsung. Target penyerahan omnibus law ke DPR yang
tadinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun
depan.
Selain skema upah per jam, aturan lain yang dimasukkan dalam beleid Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja antara lain aturan pesangon, prinsip easy hearing dan easy firing,
hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing.
Page 51 of 153.
