Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 53
Title 6.142 WNI DISELAMATKAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 01 Januari 2020
https://www.beritasatu.com/nasional/593207/6142-wni-diselamatkan-dari- tindak-
Page/URL
pidana-perdagangan-orang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sebanyak 6.142 warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan dari tindak
pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2019.
Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menjalankan komitmen dalam pelayanan
keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.
Pengawasan tidak hanya terhadap warga negara asing (WNA), melainkan juga
dilakukan terhadap WNI yang mengajukan permohonan paspor dan berangkat ke
luar negeri.
"Permohonan paspor 6.142 WNI tersebut ditunda penerbitannya. Hal itu karena
diduga akan menjadi calon pekerja migran Indonesia non-prosedural (PMI-NP).
Mereka mengajukan permohonan di 125 kantor imigrasi," kata Dirjen Imigrasi
Ronny F Sompie, Rabu (1/1/20202).
Menurut Ronny, sejalan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga
sebagai PMI-NP, terdapat 799 orang yang ditunda keberangkatannya di tempat
pemeriksaan Imigrasi, seperti di bandara maupun pelabuhan laut.
Dalam rangka pengawasan orang asing, hingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi
memiliki 137 Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di seluruh
Indonesia. Ada 2.727 Timpora di seluruh Indonesia dan telah melakukan 459
kegiatan bersama.
Untuk penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggar, Direktorat Jenderal
Imigrasi dan seluruh Unit Pelayanan Teknis Imigrasi telah memberikan tindakan
administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya
beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 6.933 kasus.
Repubik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara yang warganya paling banyak
dikenai TAK, mencapai 916 orang.
Kemudian selanjutnya secara berurutan, adalah Nigeria 560 orang, Afganistan 412
orang, Bangladesh 398 orang, dan Malaysia dengan jumlah 203 orang.
Di samping penindakan melalui TAK (termasuk di dalamnya deportasi), penyidik
Keimigrasian juga melakukan proses penyidikan kasus-kasus keimigrasian.
Page 52 of 153.
