Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 209
Salah satu penyebab tersendatnya pertumbuhan investasi tidak bisa bergerak naik
adalah indikator daya saing Indonesia.
Global Competitiveness Report/GCR 2019) besutan World Economic Forum (WEF)
mencatat bahwa peringkat daya saing Indonesia menurun dari posisi 45 ke-50.
Prosedur perizinan di Indonesia dinilai berbelit-belit. Hal ini salah satunya tercermin
dari waktu untuk memulai bisnis yang menduduki peringkat ke-103.
Biaya untuk memulai usaha yang mendapatkan skor di peringkat ke-67. Secara
teoretis, daya saing dan investasi menunjukkan hubungan yang positif. Artinya,
ketika daya saing suatu negara mengalami kenaikan, maka investasi di negara
tersebut juga akan meningkat.
Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah terobosan yang mampu mengkonfigurasi ulang
hambatan-hambatan tersebut. Salah satunya melalui Undang-undang sapu jagat
Omnibus Law.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja, bukan hanya mengatur tentang ketentuan investasi
dan kemudahan berusaha. Salah satu RUU Omnibus Law ini juga mengatur hal-hal
lain, termasuk ketenagerjaan, lingkungan, industri pertambangan, pengelolaan
wilayah pesisir dan kepulauan, Badan Usaha Milik Desa, serta Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
Dalam hal ini, TII mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja juga didorong untuk
menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi, melalui
kemudahan berusaha dan proses perijinan yang mudah, serta difasilitasi
pemerintah.
Catatan TII ini juga sejalan dengan Pasal 2 Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
menyebutkan tentang asas penyelenggaraan jika RUU ini diloloskan nantinya, yaitu
asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, serta
kemandirian.
TII menilai bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan berpotensi
positif bagi kebebasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta
kesejahteraan di Indonesia.
Namun, sejak awal, proses pembuatan RUU Cipta Kerja sudah mengundang
polemik, dari prosesnya yang dinilai tidak inklusif, tidak transparan, terburu-buru,
hingga banyak ketentuan yang diatur didalamnya dinilai mengabaikan aspek
perlindungan HAM, demokrasi, penegakan hukum, dan mengancam
keberlangsungan lingkungan hidup.
Lebih jauh, terkait tata bangunan dan logika hukum, RUU Cipta Kerja berpotensi
menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu
ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.
Page 208 of 254.
