Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020

Title PEMERINTAH RESTUI PENGUSAHA BOKEK CICIL DAN TUNDA THR PEKERJA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 24 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200424135009-532-496929/pemerin tah-
Page/URL
restui-pengusaha-bokek-cicil-dan-tunda-thr-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merestui perusahaan yang arus
kasnya tertekan untuk mencicil atau menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (
THR ) pekerjanya di tengah pandemi virus corona . Dengan catatan, langkah ini
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Ida menjelaskan perusahaan yang kesulitan membayarkan THR, harus mengadakan
dialog dengan pekerja. Dalam dialog itu, perusahaan harus menjelaskan kondisi
keuangan perusahaan kepada pekerja.

Kemudian, turut menjelaskan pilihan kebijakan yang akan ditempuh. "Misalnya,
apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR
dapat dilakukan secara bertahap," kata Ida kepada CNNIndonesia.com , Jumat
(24/4).

Pilihan lain, perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai peraturan
perundang-undangan menerapkan tunda bayar THR dengan jangka waktu tertentu
sesuai kesepakatan dengan pekerja. Peraturan itu merujuk pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Lalu, juga merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Kemudian merujuk pada Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian Sanksi.

"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir,
namun perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan
pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi
administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Mengutip aturan yang berlaku, perusahaan yang tidak membayar THR Keagamaan
akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan
kegiatan usaha. Teguran tertulis diberikan ke perusahaan dengan jangka waktu tiga
hari sejak teguran diberikan.

Page 210 of 254.