Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 210
Jelas hal ini bertentangan dengan hierarki tata peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Belum lagi, potensi anomali dengan prinsip Omnibus Law, karena RUU
Cipta Kerja nantinya akan mengamanatkan ratusan peraturan teknis untuk
pelaksanaanya.
Hal ini pulalah yang membuat pembahasan RUU ini masih harus mengkritisi
banyaknya ketentuan yang bermasalah, mengingat potensi dampak negatif serius
yang akan ditimbulkannya.
TII menegaskan pentingya mengkritisi RUU ini mengingat aspek ekonomi juga
berdampak terhadap aspek lainnya. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan
dan mendukung kebebasan ekonomi tidak akan dapat berjalan baik dan berdampak
positif, jika tidak memperhatikan pemangku kepentingan, konteks, serta dampak di
aspek lainnya, termasuk aspek perlindungan HAM dan hukum, demokrasi, sosial,
maupun lingkungan hidup.
Harus diakui bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih memuat banyak ketentuan
yang kontroversial dan justru ikut menghambat tujuannya karena proses
pembuatannya yang sejak awal bermasalah.
Sebut saja ketentuan mengenai Pasal 93 RUU Cipta Kerja yang tidak memberi
penjelasan rinci mengenai kata berhalangan terkait ketentuan tentang pemberian
upah bagi buruh yang tidak masuk kerja karena berhalangan. Hal ini juga
berpotensi merugikan hak-hak buruh perempuan seperti yang disuarakan serikat
buruh.
Di sektor lingkungan dan industri pertambangan misalnya, banyak ketentuan yang
dihapus atau tidak mengatur dengan ketat mengenai aspek pemberdayaan
lingkungan dan sanksi, sehingga berpotensi mengabaikan AMDAL dan merusak
lingkungan, serta memberi ruang luas untuk perpanjangan masa ijin perrtambangan
dan membiarkan pengrusakan lingkungan.
TII mendesak agar semua catatan kritis dari beragam pihak harus dipertimbangkan
dan dijadikan masukan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja kedepan.
Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan kritik publik terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersikukuh untuk terus melanjutkan
pembahasan RUU ini, para pembuat kebijakan dituntut untuk membuktikan bahwa
RUU Cipta Kerja tetap diproses sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, proses kebijakan yang inklusif, partisipatif, transparan, dan
akuntabel, serta masukan dari berbagai pihak, menjadi hal yang sangat penting
untuk memastikan agar RUU Cipta Kerja ini juga dalam prosesnya sejalan dengan
asas penyelenggaraan yang termaktub dalam ketentuannya, serta relevan dengan
dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan beragam pihak, bukan hanya aspek
ekonomi semata..
Page 209 of 254.
