Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 248
Title PKS: KONSEP KARTU PRAKERJA TERKESAN DIPAKSAKAN DAN AKAL-AKALAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 24 April 2020
https://www.liputan6.com/news/read/4236960/pks-konsep-kartu-prakerja-t erkesan-
Page/URL
dipaksakan-dan-akal-akalan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mendesak pemerintah agar rencana
pelatihan online program kartu prakerja yang akan digulirkan untuk dihentikan dan
tidak dipaksakan untuk dijalankan. Hal ini mengingat ada banyak kritik dan masukan
terhadap rencana pelatihan senilai Rp 5,6 triliun tersebut.
Program kartu prakerja tersebut dianggap tidak efektif berjalan di masa pandemi
Covid-19. Program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi
biaya. Serta ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah
dengan pihak mitra perusahaan platform digital. Karena tidak melalui proses tender
sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Hentikan segera! dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu
peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap
berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu
kerja," kata dia, kepada wartawan, Jumat (24/4/2020).
"Saat seperti ini mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi segera Covid-19 yang
hingga hari ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas
di banyak kabupaten/kota. Jika Covid-19 ini tidak segera tertangani dampaknya
akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa
dilakukan setelah pandemi berakhir," jelas Sukamta.
Dia menilai konsep kartu prakerja telah dipaksakan berubah konsep karena adanya
pandemi virus corona yang juga menghantam Indonesia. Namun demikian
perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari
keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.
"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari
janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah
menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19. Dalam hal
menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan
pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini
Page 247 of 254.

