Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 68
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky
mengatakan, tidak ada proses tender dalam pemilihan platform tersebut. Proses
tender tidak dilakukan karena tak ada pengadaan barang dan jasa yang dibayar
pemerintah pada "platform" tersebut.
Menurut Panji, yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan dana
kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui "platform"
dalam mitra Kartu Prakerja jadi seperti seorang penerima bansos sembako, ketika
pemerintah memberikan uang ke orang tersebut, orang itu bisa belanja beras dan
telur ke warung, jadi bukan warungnya yang ditunjuk, tapi masyarakat yang
diberikan uang.
Aturan mengenai pelaksanaan Kartu Pra Kerja sendiri tertuang dalam Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020
tertanggal 27 Maret 2020 dan Perpres Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36
Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu
Prakerja yang diundangkan pada 26 Februari 2020.
Hal itu berbeda dengan pernyataan Belva dalam akun twitternya @AdamasBelva
pada 15 April 2020 yang mengatakan penentuan mitra juga kemudian dilakukan
independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun yang semuanya
mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.
Pasal 27 Permenko No 3 tahun 2020 menyatakan (1) Lembaga Pelatihan untuk
dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja mendaftar ke Platform
Digital untuk dikurasi. (2) Platform Digital menyampaikan hasil Kurasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 hari kepada Manajemen Pelaksana untuk
dikurasi lebih lanjut. Artinya ke-8 lembaga pelatihan terpilih bahkan sebelum aturan
legal mengenai pemilihan ditetapkan.
Presiden Jokowi pada 2 Desember 2019 juga mengakui sendiri bahwa ia meminta
stafsus milenial membeirkan masukan dan inovasi untuk kebijakan yang dibuat
pemerintah, contohnya Kartu Pra Kerja.
"Sudah saya sampaikan kepada mereka coba Kartu Pra Kerja nanti dikonsep,
dilaksanakan seperti apa agar gampang dikontrol," kata Presiden Jokowi pada 2
Desember 2019.
Belva yang sempat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) senilai Rp1,308 miliar itu pun mengaku sudah mendapat banyak
pengalaman dan pelajaran berharga selama menjadi stafsus Presiden.
"Saya merasakan betul bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi dalam
membangun bangsa dengan efektif, efisien, dan transparan. Sehingga di manapun
saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden
dan Pemerintah untuk memajukan NKRI," kata Belva dalam suratnya.
Page 67 of 254.
