Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020

Indahsari Tanjung selaku CEO dan founder Creativepreneur; Andi Taufan Garuda
Putra sebagai CEO Amarta; Ayu Kartika Dewi sebagai penggerak Gerakan Sabang
Merauke; Gracia Billy Mambrasar sebagai CEO Kitong Bisa; Angkie Yudistia sebagai
penggerak Thisable Enterprise serta Aminuddin Maruf santri yang aktif di organisasi
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta memiliki usaha perkebunan.

Kesimpulannya, ke-7 milenial tersebut diperbolehkan bekerja di ruang publik
(pemerintahan) dan ruang privat (perusahaan atau organisasi masing-masing).

Padahal kondisi tersebut rawan sekali menjadikan pejabat publik terjebak dalam
konflik kepentingan. Konflik kepentingan menurut KPK adalah situasi dimana
seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Mengenai konflik kepentingan juga sudah diatur dalam pasal 43 UU No 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "Konflik Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi
dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan
wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat
gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan
rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-
pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam
konteks ini, Belva dan Andi Taufan saat masih menjadi stafsus juga memiliki
kepentingan bisnis di bidang masing-masing.

Untuk itu pelajaran pertama adalah jangan ada "bekerja di dua kaki" yaitu di ruang
publik maupun privat. Mantan komisioner KPK Laode M Syarif mengusulkan agar
para stafsus membuat deklarasi agar tidak melakukan konflik kepentingan (conflict
of interest) selama menjabat.

"Saya kasihan sama mereka karena ini anak-anal pintar, rising star, inovatif, baik
tapi dengan mencemplungkan diri ke situ (pemerintahan) mereka jadi susah
mereka. Kalau yang lain itu pengusaha semua, mereka harus membuat 'declaration
of CoI' selama jadi stafsus," kata Laode pada 24 April 2020.

Deklarasi itu menurut Laode adalah menyatakan perusahaan masing-masing stafsus
tidak akan mendapat keuntungan dari proyek pemerintah manapun.

"Tapi kan sayang ya? Kalau saya jadi stafsus saya keluar saja (dari perusahaan).
Kasihan anak-anak ini terkurung padahal punya potensi," ungkap Laode.

Apalagi menurut Laode, konflik kepentingan adalah satu tangga terakhir menuju
korupsi.

Page 70 of 254.