Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021

Dalam peringatan yang juga digelar sebagai bagian dari rangkaian aksi setahun omnibus law UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) berlaku, KASBI menyerukan sepuluh
tuntutan rakyat (sepultura). Untuk diketahui UU Ciptaker mulai berlaku sejak diteken Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020 silam.

Koordinator aksi Siti Heni mengatakan kegiatan unjuk rasa yang diberlakukan pihaknya
merupakan bagian dari demonstrasi yang diselenggarakan secara serempak di berbagai belahan
dunia.

"Dalam aksi hari ini, kita dari KASBI menjalankan instruksi nasional untuk seluruh daerah anggota
KASBI di Indonesia memperingati berdirinya WFTU," kata Heni.

Selain di Bandung, aksi peringatan WFTU juga digelar di berbagai daerah di Jawa Barat seperti
Karawang, Subang, Bekasi, dan Indramayu. Sedangkan, di luar Jabar digelar di Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan. Tak hanya merayakan hari jadi WFTU, dalam aksi tersebut buruh juga
menyerukan 'Sepultura' (Sepuluh Tuntutan Rakyat).
Isi sepultura itu antara lain, cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunannya, tolak penghapusan
upah sektoral dan berlakukan kembali upah sektoral seperti semula, setop PHK sepihak, dan
setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis.

Kemudian, berikan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan
seluruh buruh migran, mengangkat seluruh penyuluh KB dan penyuluh perikanan menjadi
pegawai ASN, menuntut jaminan dan perlindungan buruh di berbagai sektor, memberikan vaksin
gratis untuk seluruh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, mengusut tuntas kasus korupsi
BPJS TK dan korupsi bansos pandemi Covid-19, serta menolak pemberangusan pegawai KPK dan
meminta KPK mempekerjakan kembali 58 orang pegawai KPK seperti semula tanpa syarat.

"Hari ini, perlawanan itu kita kobarkan dari KASBI bahwa tujuan kita adalah menggerakkan hati
mereka yang belum tergerak untuk melakukan pergerakan. Karena Omnibus Law Cilaka (UU
Ciptaker) itu tidak hanya dirasakan KASBI saja melainkan seluruh klaster, seperti buruh, nelayan,
mahasiswa dan yang lainnya," ujar Heni.

Dalam unjuk rasa itu, terlihat salah satu buruh membawa poster tuntutan berkalimat: "Cabut
Omnibus Law dan Seluruh PP Turunannya". Unjuk rasa yang berlangsung sejak siang itu sempat
membuat Jalan Diponegoro ditutup. Pengalihan lalu lintas dilakukan kepolisian untuk mengurai
kepadatan.

175