Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021

Judul Desak Omnibus Law Dicabut, Buruh Gelar Demo di Depan Gedung Sate
Nama Media detik.com
Newstrend Aksi Demonstrasi Buruh
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5766687/desak-omnibus-law-
dicabut-buruh-gelar-demo-di-depan-gedung-sate
Jurnalis Yuda Febrian Silitonga, Yudha Maulana
Tanggal 2021-10-14 13:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Siti Eni (Koordinator Aksi) Dalam aksi hari ini kita dari KASBI instruksi nasional untuk
seluruh daerah anggota KASBI di Indonesia ini momen peringatan berdirinya WFTU dan
kebetulan kita bergabung di WFTU. Kedua, momen hari ini kita menuntut pencabutan Omnibus
Law Cilaka

neutral - Siti Eni (Koordinator Aksi) Bagi kita bukan UU Cipta Kerja yang memang dalam
kenyataannya hari ini adalah UU Cilaka itu sendiri sudah dipraktikkan di pabrik-pabrik dengan
dalih pandemi COVID-19 untuk PHK sepihak dan dirumahkan. Kita juga menuntut sepultura

negative - Siti Eni (Koordinator Aksi) Hari ini perlawanan itu kita kobarkan dari KASBI bahwa
tujuan kita adalah menggerakkan hati mereka yang belum tergerak artinya persatuan untuk
melakukan pergerakan karena Omnibus Law Cilaka itu tidak hanya dirasakan KASBI saja
melainkan seluruh klaster buruh, nelayan, mahasiswa, buruh dan yang lainnya

positive - Siti Eni (Koordinator Aksi) Kita secara bersama-sama akan mengajak mereka untuk
melakukan sebuah pergerakan

negative - Raswita (Koordinator Aksi) Adapun tuntutannya itu, yakni menuntut pelayanan
kesehatan umum gratis bagi semua kalangan, peningkatan kesejahteraan hidup bagi kaum
buruh dan pensiunan atau korban PHK, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat,
hancurkan rasisme dan segala bentuk diskriminasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup,
juga meminta Pemkab Karawang mendukung pencabutan Omnibus Law dan seluruh PP
turunanya; Peraturan Pemerintah No.34, No.35, No.36, dan No.37

neutral - Raswita (Koordinator Aksi) Kemudian menolak penghapusan upah sektoral, seperti
semula, stop PHK sepihak, stop Union Busting dan berikan jaminan kepastian kerja dan
kebebasan berserikat, stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis
gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, berikan persamaan hak dan perlindungan
bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan seluruh buruh Migran, dan sahkan RUU PPRT

180