Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 183
"Kita secara bersama-sama akan mengajak mereka untuk melakukan sebuah pergerakan," ucap
Siti.
Demo Buruh di Karawang Sementara itu, ratusan buruh di Karawang juga menggelar aksi unjuk
rasa di depan Kantor Pemkab Karawang. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan terutama
meminta agar kesejahtaraan para buruh lebih diperhatikan.
Koordinator aksi dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) Kongres Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (KASBI) Raswita mengungkapkan gelaran aksi ini dilakukan serentak oleh KASBI di
seluruh wilayah di Indonesia, dengan membawa beberapa tuntutan rakyat.
"Adapun tuntutannya itu, yakni menuntut pelayanan kesehatan umum gratis bagi semua
kalangan, peningkatan kesejahteraan hidup bagi kaum buruh dan pensiunan atau korban PHK,
kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, hancurkan rasisme dan segala bentuk
diskriminasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, juga meminta Pemkab Karawang
mendukung pencabutan Omnibus Law dan seluruh PP turunanya; Peraturan Pemerintah No.34,
No.35, No.36, dan No.37," katanya, Kamis (14/10/2021).
"Kemudian menolak penghapusan upah sektoral, seperti semula, stop PHK sepihak, stop Union
Busting dan berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat, stop kriminalisasi dan
penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis gerakan rakyat yang ditangkap dan
dikriminalisasi, berikan persamaan hak dan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan
seluruh buruh Migran, dan sahkan RUU PPRT," ucap Raswita menambahkan.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar seluruh Penyuluh KB (PLKB) dan Penyuluh Perikanan
(APPBI) diangkat menjadi pegawai ASN, berikan gaji dan hak-haknya sesuai ketentuan, dan
menuntut jaminan perlindungan kaum buruh di sektor industri, pariwisata, perhotelan,
perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, kontruksi, transportasi, driver online atau ojek
online.
"Terus jgta berikan vaksin gratis untuk seluruh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, usut
tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi COVID-19," ungkapnya.
Sementara itu, pihak buruh yang berunjuk rasa juga menyoroti soal pemberangusan pegawai
KPK. Mereka memin 58 orang pegawai KPK kembali dipekerjakan seperti semula tanpa syarat
dan menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Karawang.
"Salah satu halnya juga soal kemiskinan ekstrem di Karawang, bagaimana kinerja Pemkab
selama ini," ujarnya.
182
