Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 123

Title          TERIMA SURAT APINDO, RIDWAN KAMIL PERTIMBANGKAN TAK TETAPKAN UMK
                Media Name     tempo.co
                Pub. Date      20 November 2019
                               https://bisnis.tempo.co/read/1274645/terima-surat-apindo-ridwan-kamil-
                Page/URL
                               pertimbangkan-tak-tetapkan-umk
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive













               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tengah menimbang opsi untuk tidak
               menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 di Jawa Barat. "Keputusan
               upah ini setiap tahun selalu menimbulkan dinamika sosial yang tidak mudah. Tapi
               seorang pemimpin harus ambil keputusan. Saya belum bisa jawab, keputusannya
               mungkin besok saja, pas saya memutuskan," kata dia di Bandung, Rabu, 20
               November 2019.

               Ridwan Kamil menjelaskan, opsi tidak menetapkan UMK jadi pertimbangannya
               setelah menerima surat Asosiasi Pengusaha Indonesia soal itu. Apindo menyarankan
               soal kenaikan upah di Jawa Barat cukup sampai UMP 2020 yang belum lama
               diputuskan Ridwan Kamil dengan nilai Rp 1.810.351,36 atau sekitar Rp 1,8 juta per
               bulan dengan alasan kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi tahun depan.

               Penetapan UMK yang artinya memutuskan kenaikan upah, dikhawatirkan memukul
               industri padat karya di Jawa Barat. "Sedang kami pertimbangkan plus-minusnya.
               Saya sudah terima surat dari Apindo yang intinya, kemungkinan besar ekonomi lagi
               berat. Jadi penetapan UMK sangat berpengaruh pada kelangsungan yang (industri
               sektor) padat karya. Ini saya pertimbangkan," kata pria yang akrab disapa Emil itu.


               Emil mengatakan, Surat Menteri Ketenagakerjaan tanggal 15 Oktober 2019 juga
               membuka peluang opsi itu. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
               M/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
               Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 yang
               ditujukan pada seluruh gubernur itu  menyebutkan klausul UMK tidak wajib
               ditetapkan gubernur.

               Kementerian Ketenagakerjaan, kata Emil, membuat dua klausul. "Satu, wajib
               tetapkan UMK. Tapi dapat tetapkan UMK. Kata dapat ini artinya diserahkan pada
               situasi masing-masing. Ada provinsi yang sekarang tidak menetapkan, ada juga
               yang menetapkan," kata Ridwan Kamil.


               Ridwan Kamil mengatakan, ada dua opsi tengah ditimbangnya yakni menetapkan
               UMK atau tidak menetapkan UMK. "Kalau tidak menetapkan UMK, itu upah tetap





                                                      Page 122 of 143.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128