Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019

Title POLEMIK UPAH
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 20 November 2019
Page/URL https://analisis.kontan.co.id/news/polemik-upah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pembahasan kenaikan upah minimum tahun depan masih alot di sejumlah daerah. Buruh
masih ngotot meminta kenaikan upah yang lebih tinggi dari acuan yang Kementerian
Ketenagakerjaan tetapkan sebesar 8,51%. Sebaliknya, pengusaha menganggap kenaikan
upah minimum itu terlalu tinggi.

Yang terang, kenaikan upah yang tinggi itu membuat puluhan pengusaha sepatu di Banten,
Jawa Barat, dan Jawa Timur memindahkan basis produksi ke daerah-daerah yang
menawarkan UMK jauh lebih rendah. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
menyebutkan, sebanyak 25 perusahaan sepatu berencana pindah ke Jawa Tengah.

Upah minimum di sejumlah kota dan kabupaten di Banten, misalnya, tahun ini sudah
mendekati angka Rp 4 juta per bulan. Contoh, Kota dan Kabupaten Tangerang mencapai Rp
3,841 juta per bulan. Di Jawa Barat seperti Kota Bekasi malah sudah menembus angka Rp 4
juta.

Bagi sebagian pengusaha, upah minimum tersebut memberatkan. Apalagi, tahun depan
naik lagi dan perekonomian masih akan lesu. Pilihan yang masuk akal saat ini buat mereka
adalah memindahkan basis produksi ke daerah yang masih menawarkan upah lebih murah.

Contoh, UMK Kabupaten Kendal tahun ini hanya Rp 2,084 juta per bulan. Dan, daerah
memiliki kawasan industri bertajuk Kendal Industrial Park (KIK) yang merupakan hasil
kongsi Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk. Beberapa pengusaha merelokasi
basis produksi mereka ke KIK.

Arus relokasi pabrik ke daerah-daerah yang masih menawarkan upah minimum rendah
sudah mengalir sejak beberapa tahun terakhir. Bukan cuma industri alas kaki, juga sektor
lain seperti tekstil. Dan, kehadiran mereka membuka lapangan pekerjaan baru bagi
masyarakat sekitar.

Tapi, bukan berarti perpindahan pabrik tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Sebab,
angka pengangguran di daerah-daerah yang mereka tinggalkan berpotensi meningkat. Kan,
tidak mungkin apabila buruh ikut boyongan ke pabrik yang baru dengan tawaran gaji yang
hanya separuh dari yang mereka terima saat ini.

Masalah ini harus pemerintah antisipasi betul. Memang, ada program baru dari pemerintah
yaitu Kartu Pra-Kerja. Tapi, kebijakan ini belum tentu bisa menjadi jaminan bagi para buruh
yang kena PHK bisa bekerja lagi. Soalnya, tidak banyak lagi pabrik yang beroperasi di
daerah mereka. Kalau pun buka usaha, butuh modal yang tidak sedikit.

Page 126 of 143.