Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 131
Title IMPLEMENTASI KARTU PRAKERJA MEMBUTUHKAN KERJA KOLOSAL
Media Name republika.co.id
Pub. Date 20 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/11/20/q19ycr428-im plementasi-
Page/URL
kartu-prakerja-membutuhkan-kerja-kolosal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah telah menganggarkan Rp 10 triliun untuk program kartu pekerja. Program
tersebut akan tepat sasaran apabila seluruh pihak dapat bekerja secara kolosal.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja
akan melibatkan berbagai lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Artinya kata dia,
lembaga pelatihan bisa dari pemerintah dan swasta.
"Jadi lembaga pelatihan ini tidak hanya lembaga pelatihan yang dimiliki Kemnaker saja. Tapi
juga yang dimiliki oleh lembaga lain, pemerintah daerah, dan swasta. Jadi ini kerja kolosal,
melibatkan banyak pihak," kata Ida dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu
(20/11).
Ida menuturkan, program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang
ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Program tersebut
akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital sehingga mudah
digunakan, terkontrol, dan akuntabel.
"Ini merupakan kemudahan bagi calon peserta pelatihan kartu prakerja dengan
memungkinkan mendaftar secara online maupun offline," jelasnya.
Ida melanjutkan, pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja akan dilakukan melalui tiga
metode. Yakni, metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau
kombinasi keduanya.
"Jadi pelatihannya ke depan didesain tidak hanya in class, tapi juga secara e-learning, dan
memungkinkan kombinasi keduanya," terang Ida.
Pemerintah, ucapnya, telah menganggarkan dana bantuan pelatihan Kartu Prakerja melalui
APBN sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan diperuntukan bagi dua juta orang.
Serta saat ini, pemerintah masih menyusun landasakan hukum, membuat Project
Management Office (PMO), dan membuat sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai
stakeholder. "Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemenko
Bidang Perekonomian," ujarnya.
Page 130 of 143.
