Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 124
naik, hanya persentasenya disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing,"
kata dia. Adapun tenggat gubernur untuk menetapkan UMK 2020 mengikuti
ketentuan Undang-Undang 13/2003 itu, besok, Kamis, 21 November 2019.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi
mengatakan, Dewan Pengupahan Jawa Barat sudah menyelesaikan rapat pleno
yang membahas semua usulan UMK 2020 yang sudah diterima dari seluruh
kabupaten/kota, kemarin, Senin, 19 November 2019. "Hasil pleno rapat Dewan
Pengupahan itu sekarang kita sedang susun untuk dilaporkan pada Pak Gubernur
untuk mendapatkan keputusan," kata dia, Rabu, 20 November 2019.
Ade mengatakan, seluruh daerah menetapkan kenaikan upah mengikuti Surat
Menteri Ketenagakerjaan yang mematok besaran kenaikan upah minimum 2020 naik
8,51 persen. Dia membenarkan, Apindo sempat mengusulkan agar gubernur tidak
perlu menetapkan UMK 2020. "Semua masuk di berita acara," kata dia.
Ketua Apindo Jawa Barat Deddy Wijaya membenarkan organisasinya mengirim surat
pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar tidak perlu menetapkan UMK 2020.
"Ya. Sekarang lagi dibahas di Tripartit," kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 20
November 2019. Sejumlah organisasi buruh pada Rabu kemarin berunjuk rasa di
depan Gedung Sate, Bandung, menolak opsi gubernur tidak menetapkan UMK 2020.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Roy Jinto
mengatakan, buruh meminta gubernur tetap menetapkan UMK 2020. "Tidak ada
alasan gubernur untuk tidak menetapkan UMK di Jawa Barat, karena MK sudah
berlaku puluhan tahun," kata dia, pada Tempo, Rabu, 20 November 2019.
Roy mengatakan, ada sejumlah kekhawatiran buruh jika gubernur tidak menetapkan
UMK. Mulai dari upah yang khawatir tidak naik karena pengusaha tidak punya
landasan aturan yang mewajibkannya menaikkan upah, hingga khawatir malah
upahnya diturunkan karena pengusaha sepihak mengikuti patokan UMP. "UMP 2020
itu Rp 1,87 juta sedangkan UMK 2019 yang terendah sudah di atas itu. Maka ketika
tidak ada UMK, perusahaan akan menurunkan upah minimum menjadi UMP," kata
dia.
Soal alasan ancaman resesi tahun depan juga ditolak. Roy beralasan, upah buruh
bukan keluhan investor.
Roy menyebutkan, yang selama ini dipersoalkan investor itu mengenai perizinan dan
yang menjadi domain pemerintah. "Sementara upah itu prinsipnya harus naik.
Sekarang, bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau upah tidak naik, dan daya beli
turun?" kata Roy.
Page 123 of 143.
