Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2019
P. 29
Dia menyampaikan, akan melakukan investigasi apabila ada pengaduan terkait
dengan hal tersebut, yaitu dengan memanggil Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) dan pihak agency Hong Kong. Apabila terbukti maka akan
diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Indonesia akan lebih mementingkan untuk menempatkan PMI yang bekerja di
sektor formal dan saat ini pemerintah Indonesia telah mengirimkan PMI formal ke
negara Jepang, Korea, Jerman, Arab Saudi dan beberapa negara Eropa," jelas
Tatang.
Plt. Kepala BNP2TKI dengan didampingi dengan Konsul Jenderal RI di Hong Kong,
juga mengadakan pertemuan dengan Department of labour Hong Kong SAR. Plt
Kepala BNP2TKI menyampaikan, pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa
pelindungan hukum, ekonomi dan sosial telah diberikan secara maksimal kepada
PLRT yang sedang bekerja di Hong Kong.
Selain itu, Plt. Kepala BNP2TKI didampingi dengan Konsul Jenderal RI Hong Kong
juga mengadakan pertemuan dengan 15 agency yang tergabung dalam Association
of Indonesia-Macau Migrant Workers Employment Agencies (AIMS), Plt Kepala
BNP2TKI juga melakukan pergtemuan dengan Deputy Director Labour Affairs
Bureau (DSAL). Pada Minggu 8/12/ 2019, Plt. Kepala BNP2TKI menghadiri
pertemuan dengan Jaringan BMI Hong Kong dengan di hadiri sekitar 250 PLRT yang
sedang bekerja di Hong Kong.
Kepada para PMI Hong Kong, Tatang menyampaikan bahwa berdasarkan UU No. 18
Tahun 2017, P3MI tidak diperkenankan untuk melakukan perekrutan calon PMI
langsung ke desa-desa. P3MI hanya boleh melakukan seleksi calon PMI pada Dinas
Kabupaten/Kota yang telah mendaftar calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.
Tatang berpesan, agar PLRT yang sedang bekerja di Hong Kong selalu mematuhi
hukum ketenagakerjaan di Hong Kong serta hukum yang berlaku secara umum. Jika
mengalami masalah dengan majikan cepat melapor dan berkoordinasi dengan KJRI
Hong Kong.
Dalam kesempatan tersebut, Jaringan BMI Hong Kong menyampaikan kepada
Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi BMI,
khususnya dalam pembuatan paspor yang dilayani di kantor KJRI Hong Kong.
Jaringan BMI meminta agar KJRI Hong Kong untuk menertibkan agency-agency
yang masih melakukan 'over charging' kepada PMI yang baru kerja di Hong Kong.
Page 28 of 73.
