Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2019
P. 31
Migran Indonesia (P3MI) dan agency Hong Kong. Apabila terbukti, maka akan
diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Indonesia akan lebih mementingkan untuk menempatkan PMI yang bekerja di
sektor formal, dan saat ini, pemerintah Indonesia telah mengirimkan PMI formal ke
negara Jepang, Korea, Jerman, Arab Saudi dan beberapa negara Eropa," jelas
Tatang
Dengan didampingi Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Tatang juga mengadakan
pertemuan dengan Department of labour Hong Kong SAR. Ia menyampaikan,
pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa pelindungan hukum, ekonomi dan
sosial telah diberikan secara maksimal kepada PLRT yang sedang bekerja di Hong
Kong.
Pada kesempatan tersebut, Tatang juga mengadakan pertemuan dengan 15 agency
yang tergabung dalam Association of Indonesia - Macau Migrant Workers
Employment Agencies (AIMS), Plt Kepala BNP2TKI juga melakukan pergtemuan
dengan Deputy Director Labour Affairs Bureau (DSAL).
Pada Minggu (8/12/ 2019), Tatang menghadiri pertemuan dengan JBMI Hong Kong,
yang dihadiri sekitar 250 PLRT yang sedang bekerja di Hong Kong.
Kepada mereka, Tatang menyampaikan, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, P3MI
tidak diperkenankan untuk melakukan perekrutan calon PMI langsung ke desa-desa.
P3MI hanya boleh melakukan seleksi calon PMI pada Dinas Kabupaten/Kota yang
telah mendaftar calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.
Ia berpesan, agar PLRT yang sedang bekerja di Hong Kong selalu mematuhi hukum
ketenagakerjaan di Hong Kong dan hukum yang berlaku secara umum. Jika
mengalami masalah dengan majikan, cepat melapor dan berkoordinasi dengan KJRI
Hong Kong.
Dalam kesempatan tersebut, JBMI Hong Kong menyampaikan kepada Konsulat
Jenderal di Hong Kong untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi BMI, khususnya
dalam pembuatan paspor yang dilayani di kantor KJRI Hong Kong. JBMI minta agar
KJRI Hong Kong untuk menertibkan agency yang masih melakukan "over charging"
kepada PMI yang baru kerja di Hong Kong.
Page 30 of 73.
