Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MARET 2019

Title BPJSTK SIAP TANGGUNG 88 JENIS PENYAKIT AKIBAT KERJA
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 13 Maret 2019
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/809411/bpjstk-siap-tanggu ng-88-jenis-
Page/URL
penyakit-akibat-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja yang merupakan pengejawantahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 khususnya pasal 48 ayat (3) yang
mewajibkan BPJS Ketenagakerjaaan bertanggung jawab atas 88 jenis penyakit
akibat kerja (PAK).

Peraturan ini diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) melalui
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat yang diberikan berupa
layanan kesehatan dan uang tunai (santunan).

Direktur Pelayanan BPJSTK Krishna Syarif di Jakarta, Rabu menjelaskan bahwa
selama ini Program JKK identik dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan
menuju atau dari tempat kerja, di lokasi kerja serta perjalanan dinas. Padahal
perlindungan JKK sangat luas, juga mencakup penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja atau lazimnya disebut Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Krishna menambahkan peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun PAK
mendapatkan manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015,
yaitu pelayanan kesehatan tanpa batas sesuai kebutuhan medis, sampai si peserta
dapat bekerja kembali.

Terdapat juga santunan berupa uang untuk meliputi penggantian biaya
pengangkutan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat,
santunan kematian dan bantuan lainnya, ditambah bantuan beasiswa pendidikan
anak bagi kecelakaan kerja dan PAK yang berdampak pada kematian.

"Hampir semua klaim program JKK selama ini untuk kasus kecelakaan kerja pada
data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus PAK yang dilaporkan
masih sangat kecil, di bawah 100 kasus. Kasus PAK tersebut didominasi pada
gangguan tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia,
dan gangguan kulit pada tangan," ujar Krishna.

Krishna menambahkan, diagnosis untuk peserta mengalami PAK ditentukan
berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang berkompeten di bidang
kesehatan kerja. Bahkan, peserta berhak atas manfaat perlindungan PAK meskipun
sudah tidak bekerja, yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.

Page 91 of 136.