Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MARET 2019

Sebelumnya, Keppres No.22 tahun 1993 hanya mengatur 31 jenis PAK, maka dalam
Perpres No.7 Tahun 2019 ini, jenis PAK dibagi dalam empat kelompok yaitu jenis
penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan,
berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja dan penyakit spesifik lainnya.

"Kami siap menangani kasus PAK sesuai Perpres terakhir dengan sekitar 88 jenis
PAK, lebih lengkap dibandingkan regulasi sebelumnya. Bahkan, di luar itu, penyakit
lain masih dapat dilaporkan sebagai PAK, dengan syarat penyakit tersebut harus
memiliki hubungan langsung dengan penyakit yang dialami pekerja, dan harus
dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat," kata
Krishna.

Untuk implementasi di lapangan, Krishna menyatakan akan berkoordinasi dengan
BPJS Kesehatan (BPJSKES) sesuai dengan Permenkeu No.141 Tahun 2018 tentang
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pemberian Manfaat
Pelayanan Kesehatan.

"Secara bertahap sinergi layanan antara BPJSTK dan BPJS-KES berupa mekanisme
pelaporan, penjaminan, dan pelayanan RS untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK
yang sesuai dengan program JKK akan disosialisasikan kepada pihak rumah sakit,
perusahaan dan seluruh kantor cabang. Kami juga akan menyiapkan sistem
informasi yang terintegrasi antara BPJSTK dan BPJSKES khusus untuk penanganan
kasus kecelakaan kerja dan PAK," ujar Krishna.

Krishna menyadari saat ini banyak regulasi yang terkait dengan penanganan kasus
kecelakaan kerja dan PAK yang perlu disinergikan, yaitu PP No.44/2015,
Permenaker No.26/2015, PMK 141/2018 dan yang terakhir Perpres No.7/2019.

BPJSTK dan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait
telah melakukan revisi atas substansi PP No.44/2015 untuk menyesuaikan dengan
semua regulasi-regulasi yang ada, termasuk peningkatan manfaat-manfaat bagi
program JKK.

Revisi tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat oleh pemerintah, dan
dijadikan sebagai dasar hukum untuk implementasi pelaksanaan sinergi layanan
kesehatan untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK. "Semua ini dilakukan untuk
meningkatkan manfaat dan pelayanan bagi kesejahteraan pekerja Indonesia," ucap
Krishna.

Page 92 of 136.