Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar
Mochamad Ade Afriandi mengatakan, selain yang dikemukakan kalangan
pengusaha, Ade punya alasan lain yang membuat industri TPT sulit berkembang di
Jabar saat ini. Misalnya, tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan pembeli
atau pemesan produk. Dicontohkan, beberapa pabrik di Subang dan Bogor yang
sempat bermasalah dengan pembeli hingga menimbulkan kerugian besar.

Pembeli umumnya adalah pemesan asing dengan merek dagang terkenal.
"Misalnya, ada buyers memesan produk. Ketika produksi sedang berjalan, tiba-tida
ada demo buruh. Dalam kondisi seperti ini, sering kali buyers kabur dengan alasan
untuk menjaga nama baik produknya," ujarnya.

Akibatnya, pengusaha yang sudah menjalankan proses produksi kebingungan untuk
menjual produk yang sudah jadi. Sementara jika dilempar ke pasaran dengan
atribut lengkap, mereka terkendala hak merek milik pembeli.

Kerugian makin besar ketika material bahan produk pesanan mesti diimpor.
Pasalnya, pengusahalah yang berkewajiban untuk membayar bahan baku yang
telanjur dipesan. "Itulah mengapa kami membuat task force. Berawal dari task force
ini, kami menggagas Buyers Forum," ucapnya.

Ade mengatakan, keberadaan Buyers Forum berangkat dari permasalahan yang
dihadapi industri TPT Jabar. Dengan kontribusi terhadap pendapatan domestrik
regional bruto (PDRB) yang mencapai 40%, menurut dia, itu mengharuskan
Pemprov Jabar memiliki terobosan untuk menyelamatkan sektor TPT.

Melalui Buyers Forum, akan dikumpulkan para pembeli dari seluruh dunia yang
memesan produk dari industri TPT Jabar, bekerja sama dengan ILO. "Rencananya,
kegiatan ini akan digelar di Jakarta pada 30-31 Oktober 2019. Gubernur Ridwan
Kamil akan menjadi pembicara," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jabar akan mempromosikan sekaligus
mengajak pembeli menjaga suasana kondusif, harmonisasi, dan mempertahankan
keberlangsungan bisnis di Jabar.

Page 107 of 112.