Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 104
"Karena PP 78/2015 misalnya, itu tak mengenal survei pasar padahal riilnya di
sana," katanya sambil menyebut bahwa sistem tersebut sebagai penyebab
terjadinya disparitas UMK di sejumlah wilayah terutama wilayah Priangan Timur dan
Pantura.
Dalam kaitan itu, di tempat yang sama, Kadisnakertrans Jabar, M Ade Afriandi
mengingatkan persoalan pengupahan tak sederhana yang dibayangkan. Meski
demikian, pihaknya berupaya mencari model yang terbaik dalam
memformulasikannya.
Di antaranya memberikan pemahaman terhadap sistem pengupahan yang harus
mulai diintensifkan kembali terutama para pengusaha. "Karena ada yang mengaku
tak merujuk ke UMP tapi UMK semata tapi ini kan aturannya mengharuskan.
Kemudian, ada yang memakai besaran minimum sebagai upah maksimum,"
katanya.
Pihaknya sendiri berupaya menyiasati sistem pengupahan tersebut dengan
memanfaatkan celah yang bisa dimasuki sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat
dipatuhi. Di antaranya adalah upah sektoral. Diharapkan, model pengupahan yang
dilakukan tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kebijakan itu pernah dilakukan melalui penetapan upah sektoral terhadap 33 pabrik
garmen di Bogor. Kemudian kita pun ingin PKB dioptimalkan sehingga diketahui
kemampuan perusahaan dalam melakukan pengupahan, karena ternyata mereka
ada yang bisa membayar lebih," jelas Ade Afriandi.
Page 103 of 112.
