Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 102

harus diseriusi untuk dibenahi adalah mempercepat lahirnya pekerja terampil yang
               dibutuhkan industri padat karya. Kalau lulusan SMK yang selama ini belum terserap
               dunia kerja jumlahnya cukup banyak, hendaknya masalah itu harus ditangani secara
               saksama kementerian dan lembaga terkait.

               Pemerintah harus memiliki niatan kuat untuk menginvestasikan APBN di bidang
               penguatan SDM. Bisa saja balai tenaga kerja yang selama ini kurang diperhatikan,
               mulai digerakkan lagi untuk mendidik lulusan SMK yang masih menunggu panggilan
               kerja untuk mengikuti pelatihan tambahan.


               Tujuannya agar mereka semakin menguasai ahli terapan di bidangnya agar menjadi
               nilai plus sebagai modal memasuki dunia kerja. Tidak ketinggalan, kalau perlu
               lulusan pendidikan vokasi mengikuti program sertifikasi sehingga keterampilannya
               benar-benar terjamin dan siap pakai untuk masuk di dunia industri padat karya.

               Dalam mewujudkan iklim bisnis baik bagi industri padat modal, Badan Koordinator
               Penanaman Modal (BKPM) juga wajib mengambil peranan besar untuk berdiskusi
               dengan Kemenaker dan Kemendikbud guna mengatasi masalah itu. Sehingga,
               program yang diluncurkan dua kementerian itu bisa saling bersinergi guna
               menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengatasi pengangguran terdidik.

               Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal merangkap Direktur Deregulasi
               Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengakui, serapam tenaga kerja pada 2018 justru
               menurun di angka 930 ribu orang. Angka itu berbeda jauh dibandingkan pada 2013-
               2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja mencapai 1,4 juta orang.


               Setelah ditelaah, saat ini banyak investasi yang masuk ke industri padat modal yang
               minim menyerap tenaga kerja, karena cenderung menekankan penggunaan mesin.
               Hal itu berbanding terbalik dengan industri padat modal, yang lebih digerakkan
               tenaga manusia.

               Sebagai lembaga yang mengurusi investasi, BKPM perlu mengambil peran strategis
               dalam mengarahkan investor untuk menaruh modalnya di industri padat karya.
               Pasalnya, jumlah lulusan SMK yang menganggur menandakan masih terbukanya
               ruang bagi investor untuk menaruh modalnya di industri padat karya. Apalagi,
               pemerintah terus memberikan insentif bagi pengusaha agar tergerak masuk di
               sektor tersebut.

               Karena itu, BKPM memiliki peluang berkontribusi besar dalam mengurangi angka
               pengangguran di Tanah Air dengan mengarahkan investor agar menaruh duitnya di
               sektor industri padat karya daripada padat modal. Di sinilah peran pemerintah,
               khususnya lintas kementerian dan lembaga sesungguhnya dinantikan untuk
               menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja
               lulusan vokasi untuk mengurangi pengangguran.

               *Wartawan Republika







                                                      Page 101 of 112.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107