Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 98
Title SPSK MOMEN PENEGAKAN HUKUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE SAUDI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 04 Oktober 2019
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/04/spsk-momen-penegakan-hu kum-
Page/URL penempatan-pekerja-migran-indonesia-ke-saudi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda , JAKARTA- Koordinator
Formigran Indonesia, Jamaludin Suryahadikusuma menegaskan, Permenaker
291/2018 dan Kepmen 291 SK Dirjen tentang Penempatan PMI Arab Saudi melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), alternatif terbaik lindungi penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi .
SPSK lahir dari inisiatif kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi ) menempatkan
PMI melalui kesepakatan program SPSK sebagai komitmen meningkatkan
perlindungan pekerja migran. Khususnya ke Arab Saudi melalui peningkatan
kompetensi, transparansi informasi dan proses penempatan serta optimalisasi
perlindungan.
"Sistem Satu Kanal lahir dari kajian panjang pemerintah bersama pelaku
penempatan dan itu merupakan model terbaik saat ini untuk melindungi
penempatan PMI ke Saudi paska moratorioum tahun 2015," ujar Jamal dalam
keterangannya, Jumat (4/10/2019).
Menurut Jamal, kelebihan program ini sebagaimana tercantum dalam kesepakatan
adalah status pekerja migran yang tidak lagi sebagai pekerja domestik berkontrak
dengan perseorangan namun berkontrak dengan perusahaan yang disebut syarikah,
tidak dipungut biaya penempatan (zero cost).
Peningkatan kompetensi dan kualitas melalui pelatihan yang disesuaikan dengan
kebutuhan demand, pembayaran gaji yang transparan melalui rekening bank
(sehingga akan meminimalisir kasus gaji tidak dibayar), hak jam kerja juga libur
kepada pekerja migran termasuk juga di dalamnya pendapatan yang lebih besar
dari yang selama ini didapatkan.
"Kami mengharapkan penempatan SPSK ini mampu mengakhiri ribuan
penempatan PMI oleh mafia PMI melalui jalur-jalur unprosedural yang telah
dilakukan 5 tahun era Moratorium," lanjutnya.
"Karena itu, sistem ini harus arus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk
menyelamatkan penempatan PMI dari tindak perdagangan orang (trafficking),"
katanya.
Page 97 of 112.
