Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 99
Jamal menceritakan, belum lama ini , Direktur Migran Care Anis Hidayah ketika
akan berangkat ke Geneva, Swiss menemui ada 40 PMI wanita yang aka
diberangkan ke Saudi.
Akibat pesan Anis yang meminta pemerintah menghentikan penempatan PMI
unprosedural khususnya di titik keberangkatan di Bandara, kini banyak proses
dokumentasi paspor ke Saudi di titik-titik embarkasi PMI di Jawa dan Sumatera
diperketat. Karena ditemui banyak PMI yang berangkat tanpa dokumen kerja ke
Saudi.
"Kami meminta Kapolri agar mengusut mafia PMI di Bandara dan Pelabuhan
pemberangkatan PMI dengan serius dan memproses pelakunya karena telah
memproses tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hukum harus ditegakkan
agar menimbulkan efek jera pada P3MI yang nakal," tegasnya.
Kejahatan yang dilakukan para mafia PMI ini menurutnya sudah terorganisir sejak
lama dan melibatkan banyak pihak di dalam dan luar negeri.
Di sisi lain, Jamal memahami bahwa masih ada masyarakat yang belum belum
memahami semangat dibalik keluarnya regulasi yang justru ditunggu-tunggu
masyarakat.
Minat PMI ke Saudi masih tetap tinggi dan masih menjadi primadona bagi PMI.
Minat yang tinggi inilah yang terus dimanfaatkan oleh para mafia TKI melalui
penempatan yang unprosedural dan bergerilya.
Karena itu, proses kejahatan yang dilakukan mafia PMI itu perusahaan hitam itu
harus dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan diproses kejahatan
trafficking-nya. "Pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia TKI," ujar Jamal.
Baru-baru ini ungkapnya ada NGO yang berupaya untuk melakukan uji materi
Permen 291 ke PTUN. Lagi-lagi upaya itu ditolak oleh PTUN tahun lalu.
Jamal memahami banyak para pemain PMI yang unprosedural ini terus berupaya
mengganggu jalannya penempatan Sistem Satu Kanal ke Saudi ini. Bahkan,
kelompok mereka kini mulai meminta instansi seperti KPK dan Ombusdman.
Page 98 of 112.
