Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 69
Jamal mencontohkan, baru-baru ini, Direktur Migran Care Anis Hidayah ketika akan
berangkat ke Geneva, Swiss menemui ada 40 PMI wanita yang aka diberangkan ke
Saudi. Akibat WA Anis yang meminta pemerintah menghentikan penempatan PMI
unprosedural khususnya di titik keberangkatan di Bandara, kini banyak proses
dokumentasi paspor ke Saudi di titik-titik embarkasi PMI di Jawa dan Sumatera
diperketat karena ditemui banyak PMI yang berangkat tanpa dokumen kerja ke
Saudi.
"Kami meminta Kapolri agar mengusut mafia PMI di Bandara dan Pelabuhan
pemberangkatan PMI dengan serius dan memproses pelakunya karena telah
memproses tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hukum harus ditegakkan
agar menimbulkan efek jera pada P3MI yang nakal," tegas mantan Staf Khusus TKI
Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini.
Ditambahkannya, kejahatan yang dilakukan para mafia PMI ini memang sudah
terorganisir sejak lama dan melibatkan banyak pihak di dalam dan luar negeri.
Di sisi lain, Jamal memahami bahwa masih ada masyarakat yang belum belum
memahami semangat dibalik keluarnya regulasi yang justru ditunggu-tunggu
masyarakat. Minat PMI ke Saudi masih tetap tinggi dan masih menjadi primadona
bagi PMI. Minat yang tinggi inilah yang terus dimanfaatkan oleh para mafia TKI
melalui penempatan yang unprosedural dan bergerilya.
Karena itu, proses kejahatan yang dilakukan mafia PMI itu perusahaan hitam itu
harus dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan diproses kejahatan
trafficking-nya.
"Pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia TKI," ujar Jamal, yang juga mantan
anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY.
Dia menambahkan, belum lama ini juga ada NGO yang berupaya untuk melakukan
uji materi Permen 291 ke PTUN. Lagi-lagi upaya itu ditolak oleh PTUN tahun lalu.
Jamal memahami banyak para pemain PMI yang unprosedural ini terus berupaya
mengganggu jalannya penempatan Sistem Satu Kanal ke Saudi ini. Bahkan,
kelompok mereka kini mulai meminta instansi seperti KPK dan Ombusdman.
Terkait saran beberapa NGO yang minta KPK dan Ombusdman memonitor
penempatan TKI melalui sistem Satu Kanal, Jamal berharap memang semua pihak
memang harus mengawal proses ini agar berjalan tanpa merugikan PMI.
"Kami mengharapkan program SPSK ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak
ada lagi dis-informasi di lapangan sebagai bentuk bahwa negara hadir memberikan
perlindungan yang optimal kepada para pekerja migran pahlawan devisa kita.
Page 68 of 112.
