Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 71
Title MALAYSIA DEPORTASI 71 PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 Oktober 2019
https://internasional.republika.co.id/berita/pyu3wg383/malaysia-deport asi-71-pekerja-
Page/URL migran-indonesia-bermasalah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Malaysia kembali mendeportasi 71 pekerja migran Indonesia. Puluhan pekerja
migran tersebut dideportasi melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
"Para pekerja migran bermasalah tersebut tiba di Dinas Sosial Kalbar Kamis (3/10)
sekitar pukul 21.00 WIB, dan langsung ditampung sementara oleh Dinsos Kalbar,"
kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Pontianak, Edi Rahmat di Pontianak, Jumat (4/10).
Ia menjelaskan, para Pekerja Migran Indonesia tersebut dideportasi karena tidak
ada izin resmi untuk bekerja di negara Malaysia tersebut sesuai dengan aturan yang
berlaku. "Para PMI tersebut terdiri dari sembilan orang perempuan, dan 62 laki-laki
tersebut sebelumnya terjaring razia oleh pihak Imigrasi Malaysia, dan mereka juga
sempat dipenjara selama satu bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui
Kalbar," ungkapnya.
Data BP3TKI Pontianak mencatat, hingga Oktober 2019, sudah sebanyak 1.975 PMI
bermasalah yang dipulangkan atau dideportasi melalui PLBN Entikong. "Saat ini
sebanyak 71 PMI bermasalah itu diinapkan di shelter milik Dinsos Kalbar sebelum
dipulangkan ke daerah masing-masing," katanya.
Ia menambahkan catatan penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak bahwa
di Kalbar dengan perbatasan darat langsung dengan negara penempatan Malaysia
dan Brunai Darusalam menjadi daerah yang rawan sebagai perlintasan PMI yang
berangkat secara non prosedural (ilegal) untuk itu sosialisasi yang massif ke daerah-
daerah kantong PMI harus terus dilakukan dan pengetatan di wilayah perbatasan
oleh aparat pemerintah atau penegak hukum lainnya.
"Dari data kami menunjukkan bahwa calon PMI yang ditempatkan di luar negeri
sekitar 85,93 persen masih berpendidikan SD dan SMP, padahal kalau tingkat
pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon PMI lebih tinggi tentunya bisa
mengisi jabatan-jabatan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, sehingga harus
menjadi perhatian semua pihak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
masyarakatnya," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja di
luar negeri agar mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga dikemudian
hari tidak dirugikan lagi.
Page 70 of 112.