Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 71

Title          MALAYSIA DEPORTASI 71 PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      04 Oktober 2019
                              https://internasional.republika.co.id/berita/pyu3wg383/malaysia-deport asi-71-pekerja-
               Page/URL       migran-indonesia-bermasalah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Malaysia kembali mendeportasi 71 pekerja migran Indonesia. Puluhan pekerja
               migran tersebut dideportasi melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten
               Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

               "Para pekerja migran bermasalah tersebut tiba di Dinas Sosial Kalbar Kamis (3/10)
               sekitar pukul 21.00 WIB, dan langsung ditampung sementara oleh Dinsos Kalbar,"
               kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
               (BP3TKI) Pontianak, Edi Rahmat di Pontianak, Jumat (4/10).


               Ia menjelaskan, para Pekerja Migran Indonesia tersebut dideportasi karena tidak
               ada izin resmi untuk bekerja di negara Malaysia tersebut sesuai dengan aturan yang
               berlaku. "Para PMI tersebut terdiri dari sembilan orang perempuan, dan 62 laki-laki
               tersebut sebelumnya terjaring razia oleh pihak Imigrasi Malaysia, dan mereka juga
               sempat dipenjara selama satu bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui
               Kalbar," ungkapnya.

               Data BP3TKI Pontianak mencatat, hingga Oktober 2019, sudah sebanyak 1.975 PMI
               bermasalah yang dipulangkan atau dideportasi melalui PLBN Entikong. "Saat ini
               sebanyak 71 PMI bermasalah itu diinapkan di shelter milik Dinsos Kalbar sebelum
               dipulangkan ke daerah masing-masing," katanya.


               Ia menambahkan catatan penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak bahwa
               di Kalbar dengan perbatasan darat langsung dengan negara penempatan Malaysia
               dan Brunai Darusalam menjadi daerah yang rawan sebagai perlintasan PMI yang
               berangkat secara non prosedural (ilegal) untuk itu sosialisasi yang massif ke daerah-
               daerah kantong PMI harus terus dilakukan dan pengetatan di wilayah perbatasan
               oleh aparat pemerintah atau penegak hukum lainnya.

               "Dari data kami menunjukkan bahwa calon PMI yang ditempatkan di luar negeri
               sekitar 85,93 persen masih berpendidikan SD dan SMP, padahal kalau tingkat
               pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon PMI lebih tinggi tentunya bisa
               mengisi jabatan-jabatan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, sehingga harus
               menjadi perhatian semua pihak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
               masyarakatnya," katanya.

               Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja di
               luar negeri agar mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga dikemudian
               hari tidak dirugikan lagi.



                                                       Page 70 of 112.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76