Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019

Title PERMENAKER 291/2018 SOLUSI PENEMPATAN PMI ARAB SAUDI
Media Name krjogja.com
Pub. Date 04 Oktober 2019
https://krjogja.com/web/news/read/111259/Permenaker_291_2018_Solusi_Pe
Page/URL nempatan_PMI_Arab_Saudi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Koordinator Formigran Indonesia, Jamaludin Suryahadikusuma menegaskan bahwa
Permenaker 291/2018 dan Kepmen 291 SK Dirjen tentang Penempatan PMI Arab
Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) itu merupakan alternatif
terbaik untuk melindungi penempatan PMI ke Arab Saudi.

SPSK lahir dari inisiatif kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) untuk
menempatkan PMI melalui kesepakatan program SPSK sebagai komitmen untuk
meningkatkan perlindungan pekerja migran khususnya ke Arab Saudi melalui
peningkatan kompetensi, transparansi informasi dan proses penempatan serta
optimalisasi perlindungan.

"Sistem Satu Kanal lahir dari kajian panjang pemerintah bersama pelaku
penempatan dan itu merupakan model terbaik saat ini untuk melindungi
penempatan PMI ke Saudi paska moratorioum tahun 2015," ujar Jamal di Jakarta,
Kamis (3/10/2019).

Menurut Jamal, kelebihan program ini sebagaimana tercantum dalam kesepakatan
adalah status pekerja migran yang tidak lagi sebagai pekerja domestik berkontrak
dengan perseorangan namun berkontrak dengan perusahaan yang disebut syarikah,
tidak dipungut biaya penempatan (zero cost), peningkatan kompetensi dan kualitas
melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan demand, pembayaran gaji
yang transparan melalui rekening bank (sehingga akan meminimalisir kasus gaji
tidak dibayar), hak jam kerja juga libur kepada pekerja migran termasuk juga di
dalamnya pendapatan yang lebih besar dari yang selama ini didapatkan.

Indonesia sebagai negara yang banyak mendapatkan benefit dari para pahlawan
devisa, menyambut baik inisiatif ini dengan mendukung terlaksananya program
SPSK sebagai upaya menekan proses unprosedural, transparansi informasi serta
optimalisasi perlindungan, melalui kolaborasi dengan APJATI yang akan melakukan
pengawasan tata niaga dari para perusahaan pelaku penempatan pekerja migran.

"Kami mengharapkan penempatan SPSK ini mampu mengakhiri ribuan penempatan
PMI oleh mafia PMI melalui jalur-jalur unprosedural yang telah dilakukan 5 tahun
era Moratorium. Karena itu, sistem ini harus arus dilihat sebagai upaya pemerintah
untuk menyelamatkan penempatan PMI dari tindak perdagangan orang (trafficking).

Page 67 of 112.