Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 67
langsung dengan LPN, sekaligus menugaskan adanya GNP2DS, di lingkungan
masing-masing.
"Biasanya, kalau di tingkat kementerian, sekjen akan membuat surat keputusan
siapa yang menjadi pelaksana dalam GNP2DS," ujar Boomer.
Setelah itu, sesegera mungkin pihaknya akan melaporkan ke institusinya masing-
masing, untuk merampungkan terkait segera keluarnya tiga dokumen. Di antaranya
dokumen Inpres tentang GNP2DS yang sudah masuk di Sekretariat kabinet.
Kedua, tentang revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2005, yang masih memerlukan
kajian di dalam LPN sebelum diajukan ke Presiden. Dokumen ketiga, tentang
perluasan Perpres tentang anugerah pranatariat.
Sebagai informasi, sebelumnya, enam dari 17 K/L telah melakukan
penandatanganan nota kesepahaman Modeling GNP2DS dengan LPN untuk
mendukung percepatan GNP2DS dan menjadi role model bagi seluruh K/L, pada
Kamis (12/9/2019). Keenam dari 17 K/L yang melakukan penandatanganan tersebut
adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia
(AMMI), Universitas Trilogi dan Universitas Krisnadwipayana.
Page 66 of 112.
