Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019
P. 77

Title          KEMNAKER PASTIKAN BELUM ADA DRAF REVISI UU KETENAGAKERJAAN
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      04 Oktober 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191004/12/1155564/kemnaker-pastikan- belum-ada-
               Page/URL       draf-revisi-uu-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada revisi terhadap Undang-
               Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam waktu dekat.

                Budiman, Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa
               pemerintah belum berencana melakukan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan.

                Dia memastikan draf revisi UU Ketenagakerjaan yang beredar di masyarakat adalah berita
               bohong atau  hoax  .

                "Tidak ada rancangan UU terhadap UU Ketenagakerjaan. Jangankan RUU, konsepnya saja
               belum ada. Yang beredar di sosial media terkait revisi UU Ketenagakerjaan tidak benar,
               bahkan bisa dibilang  hoax  ," katanya, Jumat (4/10/2019).

                Seperti diketahui, sempat beredar isu mengenai revisi UU Ketenagakerjaan. Bahkan, isu
               tersebut sempat diangkat oleh serikat pekerja dan buruh saat melakukan unjuk rasa
               beberapa waktu lalu.

                Budiman menuturkan, pihaknya masih menampung usulan dan kajian dari seluruh
               pemangku kepentingan terkait perbaikan UU Ketenagakerjaan.

                "Pemerintah sudah bolak-balik bertemu dengan pengusaha dan serikat pekerja. Pemerintah
               terus membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak," ujarnya.


                Menurutnya, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar,
               dan tidak mudah terpengaruh oleh  hoax  .

                Sementara itu, Soes Hindharno, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
               Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji usulan perubahan UU
               Ketenagakerjaan.

                Menurutnya, perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan nantinya lebih terkait kepada
               transformasi ekosistem ketenagakerjaan dari yang kaku menjadi lebih fleksibel.


                "Indikator ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel masih sangat diperlukan, dan
               diharapkan UU Ketenagakerjaan baru bisa membuat ekosistem ketenagakerjaan Indonesia
               lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain," ucapnya.









                                                       Page 76 of 112.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82