Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019
P. 184
pemerintah. Padahal, tiga pihak berbeda ini belum pernah membahasnya.
"Karena usulan yang kemarin, itu belum dibahas, yang tiga angka itu. Kita ingin
mencoba membahas," jelasnya.
Dwi menyebut belum jelasnya angka tersebut membuat Aliansi Serikat Pekerja dan
Serikat Buruh Cilacap mendatangi Dinakerin untuk menuntut, agar dilakukan
pembahasan ulang usulan tiga angka yang berbeda dan segera direkomendasikan
kepada bupati untuk ditetapkan Gubernur Jawa Tengah sebagai UMK Cilacap.
Dia mengemukakan, Disnakerin sebelumnya tak bersedia membahas kembali angka
yang telah diusulkan tersebut. Namun, setelah didemo ratusan buruh dan dimediasi
oleh Polres Cilacap, Disnakerin akhirnya mau membahas ulang besaran UMK
Cilacap.
"Hasilnya seperti apa, kita belum bisa mengatakan apa-apa karena belum dibahas.
Kami mendapatkan hasil bahwa Disnakerin siap membahas ulang UMK 2020,"
ucapnya.
Besaran UMK lazimnya telah disepakati para pihak terkait, yakni pemerintah,
asosiasi pengusaha dan buruh. Baru setelah itu dilaporkan kepada bupati untuk
diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan..aRatusan buruh yang tergabung
dalam sejumlah serikat pekerja mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Cilacap (Disnakerin) Cilacap, Kamis (14/11).
Mereka menuntut agar Disnakerin memfasilitasi pembahasan ulang besaran Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Cilacap yang telah diiusulkan kepada Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo, yang belum disepakati bersama oleh Disnkerin,
perwakilan pekerja dan asosiasi pengusaha.
Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Cilacap, Dwi Anggoro Widagdo
Page 183 of 193.
