Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 NOVEMBER 2019

Pengacara PT Tyfountex Slamet Rijadi dalam mediasi mengatakan, pertemuan ini
merupakan kali kedua digelar dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Sukoharjo. Pada pertemuan pertama tim pengacara sudah menjelaskan

mengenai kondisi PT Tyfountex pada petugas. Sedangkan kedua juga sama namun
disampaikan pula ke para karyawan terkena PHK.

Dijelaskannya, kondisi PT Tyfountex mengalami masalah penurunan produksi
sehingga perlu melakukan langkah berupa efisiensi dengan pengurangan karyawan.

Sebayak 1.100 karyawan akhirnya terkena PHK pada Februari-Maret 2019 lalu. PT

Tyfountex setelah melakukan PHK sudah membayar uang pesangon pada para

karyawan sebanyak tujuh hingga sembilan kali atau bulan. Nilai yang telah
dibayarkan juga sesuai kesepakatan awal sebelumnya. Pembayaran dilakukan setiap

akhir bulan dengan cara ditransfer ke masing masing rekening karyawan terkena

PHK. Namun ditengah jalan PT Tyfountex kemudian menemui masalah baru karena

tidak mampu membayar uang pesangon 1.100 karyawan terkena PHK sebesar satu
kali gaji secara langsung. Karena itu teknis pembayaran dilakukan dengan cara

diangsur sebesar 50 persen terlebih dahulu. Meski begitu PT Tyfountex tetap

memiliki komitmen membayar penuh pesangon karyawan terkena PHK.

"Kalaupun dipaksakan tetap tidak mungkin bisa. Kemampuan bayar sekarang hanya

50 persen dan akan dimulai pada 22 November nanti," ujarnya.

Slamet Rijadi menambahkan pembayaran pesangon bulan September baru akan

dibayarkan pada 22 November dengan besaran 50 persen dari gaji. Dan

pembayaran bulan Oktober akan dibayarkan pada Desember dan seterusnya.

Arista Windiana Pamuncak dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum UMS selaku

pengacara 1.100 karyawan PT Tyfountex terkena PHK mengatakan, pihaknya resmi

ditunjuk dan mendapat kuasa dari 1.100 karyawan PT Tyfountex terkena PHK. Hal
itu ditunjukan dengan bukti adanya surat kuasa dari 1.100 karyawan terkena PHK.

Page 178 of 193.