Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

pandemi ini cuman ditujukan untuk pekerja sektor formal. Ini nampak sekali pada kebijakan
pemberian subsidi upah hanya untuk mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Derasnya arus pemulangan yang mencapai lebih dari 166 ribu pekerja migran Indonesia pada
tahun 2020, tambah Wahyu, juga tidak dibarengi dengan kesiapan akses jaring pengaman sosial.
"Pemerintah abai pada pekerja di sektor informal dan pekerja migran. Para pekerja migran yang
pulang semasa pandemi tidak dapat bantuan sosial karena tak terdaftar dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data penyaluran bantuan sosial," pungkas
Wahyu.

Menaker Beri Berbagai Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim telah melakukan
upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia selama pandemi Covid-19. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
untuk memberikan bantuan masker untuk PMI di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea
Selatan, dan Brunei Darussalam. "Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan Alat
Pelindung Diri dan suplemen kepada 42 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan memberikan
bantuan APD dan suplemen kepada 324 P3MI," kata Ida dalam acara Peringatan Hari Migran
Internasional.

Pemerintah juga memberikan bantuan bahan pokok di negara-negara penempatan serta
pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi calon pekerja migran dan keluarganya.
Adapun perluasan kesempatan kerja tersebut berupa Program Padat Karya Infrastruktur, Padat
Karya Produktif, Inkubasi Bisnis, Teknologi Tepat Guna, dan Tenaga Kerja Mandiri.

"Untuk program kartu prakerja, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah berkoordinasi beberapa
pihak untuk mensosialisasikan program-program tersebut calon PMI dan PMI terdampak Covid-
19," ungkap dia.

Judul Kabar Terbaru Mengenai BLT Pekerja Swasta, Apakah Akan
Diperpanjang Sampai 2021? Ini Kata Kemenaker

Nama Media jabar.tribunnews.com

120