Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 138
REALISASI SUBSIDI UPAH BANTUAN COVID-19 CAPAI 93,94 PERSEN
Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak
pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memberikan bantuan subsidi upah
(BSU) kepada pekerja atau buruh.
Program tersebut diharapkan mampu menyokong perekonomian pekerja sehingga
meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan roda
perekonomian nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan realisasi BSU per 14
Desember 2020 menyentuh Rp27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu senilai Rp29,85 triliun.
Rinciannya, penyaluran BSU pada termin pertama mencapai Rp14,71 triliun dan menyentuh
12,26 juta pekerja atau 98,86 persen dari target pemerintah yakni 12,4 juta pekerja.
Selanjutnya, realisasi pada termin kedua mencapai Rp13,2 triliun untuk 11,04 juta pekerja atau
89 persen dari target.
"Angka realisasi pada termin kedua memang belum sempurna, mengingat periode
penyalurannya masih berlangsung sampai akhir Desember 2020," ujar Ida dikutip dari laman
resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, Kamis (17/12).
Bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020 ini diberikan kepada pekerja yang
memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia (WNI), terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai dengan Juni 2020, pekerja penerima upah, dan
gaji yang dilaporkan di bawah Rp5 juta per bulan.
Total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria masing-masing sebesar
Rp2,4 juta.
Nilai tersebut diberikan bertahap dalam dua termin yakni Agustus-Oktober 2020 untuk termin
pertama dan November-Desember untuk termin kedua, masing-masing sebesar Rp1,2 juta.
Tercatat beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realisasi termin pertama
ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari laporan bank-bank penyalur.
"Kenapa tidak bisa 100 persen terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat
data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BP Jamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.
Menaker juga menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran BSU. Kemnaker bahkan melibatkan pihak eksternal seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk
ikut mendampingi jalannya proses penyaluran bantuan.
BP Jamsostek mencatat ada 154.887 rekening bermasalah yang membuat BSU tidak bisa
ditransfer.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menambahkan bahwa proses perbaikan data lantas
dilakukan oleh BP Jamsostek yang berkoordinasi dengan kantor cabang di daerah, bank
penyalur, pemberi kerja, bahkan sampai berkomunikasi dengan nama-nama penerima bantuan.
Hasilnya, sebanyak 87.963 rekening berhasil dipulihkan dan telah diserahkan ke Kemnaker.
Namun, masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses perbaikan sampai saat ini.
137
