Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

Perbedaan standar tes saat keberangkatan dengan tes di Taiwan juga harus menjadi catatan.
Keberangkatan ke luar negeri yang bisa dilakukan dengan hanya melakukan rapid test harus
diubah menjadi tes usap PCR agar hasilnya sesuai standar negara penempatan. Catatannya biaya
tambahan untuk tes usap PCR harus dibebankan kepada perusahaan penyalur.

Pandemi Covid-19 ini juga mengharuskan sebuah kebijakan terkait perlindungan bagi Pekerja
Migran Indonesia selama pandemi. Komite Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KCP PEN) harus juga merumuskan kebijakan holistic terhadap perlindungan PMI dari
persebaran Covid-19.

Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri harus memastikan warga negara Indonesia yang berada
di luar negeri terlindungi secara kesehatan dan aktivitas. Termasuk diantaranya rencana
vaksinasi yang diadakan oleh negara-negara di mana tempat PMI berada, perlindungan dari
kepastian dalam bekerja dan jaminan sosial yang diberikan.

Perbaikan-perbaikan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia secara fundamental bisa
dilakukan dengan beberapa cara.

Pertama, mengoptimalkan implementasi UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran
dengan membuat PP dan Permen turunan dari UU terkait; Kedua, optimalisasi persiapan pekerja
migran yang akan diberangkatkan dan keluarga yang akan ditinggalkan dengan memangkas
peran swasta salah satunya dengan mempersiapkan BLK; Ketiga, membebankan placement fee
kepada calon majikan sehingga yang membutuhkan jasa pekerja migran benar-benar memiliki
tanggung jawab.

Keempat, memberdayakan pekerja migran saat masih berada di luar negeri dan setelah kembali
ke Indonesia (purna migran) sehingga dapat memutus mata rantai pekerja migran yang
bermigrasi terlalu lama di luar negeri. Hal penting lainnya yang juga perlu dipertimbangkan
adalah meningkatkan skill dan profesionalisme pekerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri,
sehingga dapat menaikkan bargaining position pekerja Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran, pekerja
migran dikategorikan pada tiga tingkatan: high level, middle level dan low level. Selama ini fokus
negara lebih ke pekerja migran low level, sehingga perlu ada strategi khusus untuk meningkatkan
level pekerja menjadi middle level.

Selain meningkatkan kemampuan dan level pekerja, usaha pemerintah untuk membangun
persepsi postif mengenai pekerja migran salah satunya dengan menjadi Duta Pariwisata juga
perlu didukung secara penuh. Semenjak diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun
2015, banyak SDM Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia
dan Brunei Darussalam sebagai tenaga kerja profesional (middle and high level). SDM Indonesia
dikenal sebagai pekerja keras dan berkualitas.

Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Taiwan yang mengalami krisis tenaga
kerja produktif juga mulai membuka pintu bagi tenaga kerja professional dari negara ASEAN,
termasuk Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk lebih mendorong
kepada pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri.

Data dari Oxford Economy mengenai Global Talent 2021 menyebutkan dari 54 persen lulusan
universitas di dunia negara teratas yang menyumbangkan talen terbanyak adalah Brazil, China,
India, Indonesia, Mexico, Rusia dan Turki. Di sisi lain, Taiwan, Jepang, Polandia, Italia, Cili dan
Korea Selatan merupakan negara yang mengalami penurunan talen terbesar di dunia.

Taiwan, Jepang dan Korea Selatan termasuk tujuan favorit bagi pekerja dari Indonesia,
menyikapi trend yang terjadi terkait kemampuan negara dalam mempersiapkan SDM dan tenaga

173