Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

"TETO yelah dua kali mengirim personel ke BP2MI untuk bersama-sama membahas tindakan
penanggulangan. Kepala BP2MI pernah mengatakan bahwa Indonesia akan memberikan laporan
investigasi sebelum tanggal 15 Desember 2020, tetapi pada tanggal 17 Desember 2020 pukul
15.00 WIB, TETO baru menerima laporan tersebut. Setelah menerima laporan tersebut, TETO
segera melapor ke pemerintah Taiwan pada hari yang sama." Selain itu, laporan investigasi
tersebut hanya melaporkan langkah pencegahan epidemi oleh 14 Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ditangguhkan, dan tidak mengklarifikasi 60% perbedaan
hasil pemeriksaan PCR yang dibawa PMI tersebut. Untuk selanjutnya, Indonesia dapat
berkoordinasi dengan Taiwan mengenai praktik dan standar pemeriksaan PCR yang dapat
diterima kedua belah pihak, sehingga pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali
penempatan PMI ke Taiwan secepatnya.

Dan kelima, Kepala BP2MI menganggap adanya kemungkinan bahwa PMI tertular covid-19 saat
tiba di bandara Taiwan sebelum diantar ke Pusat Karantina Bersama, atau ketika PMI sedang
mengisi formulir informasi pencegahan epidemi di bandara Taiwan. Namun TETO menyebutkan
bahwa Taiwan telah lebih dari 240 hari tidak ada kasus infeksi lokal. Saat ini, Taiwan mewajibkan
semua penumpang untuk mengisi formulir pemeriksaan pencegahan epidemi secara online
sebelum keberangkatan, yang sangat mempersingkat waktu bagi penumpang untuk menunggu
pemeriksaan formulir setelah tiba di bandara Taiwan. Sekaligus menghindari sejumlah besar
penumpang yang berkumpul karena menunggu di bandara.

Ketika PMI tiba di Taiwan, harus segera menyelesaikan proses di imigrasi dan dalam beberapa
jam secepatnya di antar ke Pusat Karantina Bersama. Kemudian menjalani 14 hari karantina
dengan ketentuan satu orang dalam satu kamar, serta menjalani pemeriksaan PCR yang
dilakukan pada hari ke 8 hingga 12. PMI dengan hasil pemeriksaan PCR negatif melanjutkan
menjalani 7 hari manajemen kesehatan mandiri. PMI dengan hasil pemeriksaan PCR positif akan
langsung dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Tindakan karantina di Taiwan sangat ketat
dan dapat diandalkan.

"Selain itu, hingga saat ini belum ada kasus penularan dari penumpang kepada petugas karantina
di bandara Taiwan, sehingga peluang PMI terinfeksi di bandara Taiwan tidaklah tinggi.
Berdasarkan alasan di atas dan mengingat peningkatan epidemi yang cukup serius di Indonesia,
terdapat kemungkinan perbedaan hasil pemeriksaan PCR di beberapa rumah sakit di Indonesia,
atau kemungkinan PMI tertular saat menunggu keberangkatan ke Taiwan selama 1-3 hari setelah
menjalani pemeriksaan PCR di Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu diverifikasi.
Untuk mengklarifikasi penyebabnya, Taiwan berharap dapat berkoordinasi dengan Pemerintah
Indonesia," tulisnya.

Dan terakhir atau keenam, Kepala BP2MI mengatakan tidak ada masalah dengan PMI yang
berangkat ke Hongkong membawa hasil pemeriksaan PCR dari Indonesia, hanya yang berangkat
ke Taiwan bermasalah. Menurut informasi di situs resmi Pemerintah Indonesia, ada lebih dari
500 rumah sakit umum dan swasta, klinik dan laboratorium yang disetujui oleh Kementerian
Kesehatan RI untuk pemeriksaan PCR. Pemerintah Taiwan berharap Indonesia memberikan
rekomendasi lembaga pemeriksaan PCR (tidak lebih dari 50) dari daftar 500 lembaga
pemeriksaan PCR tersebut yang memiliki kualitas terbaik agar dapat memastikan kualitas
pemeriksaan dan memfasilitasi pelacakan lanjutan.

Contohnya, Maskapai Garuda Indonesia merekomendasikan penumpang untuk menjalani
pemeriksaan PCR di lembaga yang ditunjuk di beberapa tempat oleh Maskapai tersebut. Saat ini
terdapat lebih dari 50 lembaga pemeriksaan PCR yang ditunjuk dan dengan kualitas hasil
pemeriksaan yang baik. Contoh tindakan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi
Pemerintah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Taiwan akan terus meneliti apakah terdapat
perbedaan standar dan reagen dalam pemeriksaan PCR antara Taiwan dan Indonesia, serta
menilai kelayakan pemeriksaan PCR saat tiba di bandara Taiwan. Harapannya Pemerintah

64