Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 68
Ringkasan
Hingga awal Desember 2020, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan anggaran yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan
kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
KEMENAKER: PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH CAPAI 90 PERSEN
Hingga awal Desember 2020, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan anggaran yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan
kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja sekaligus membantu
menggerakkan roda perekonomian nasional lewat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak pandemi Covid-19.
"BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan konsumsi para pekerja atau
buruh yang terdampak Covid-19. Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh
perusahaannya merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan",
kata Reza Hafiz, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan dalam Dialog Produktif dengan tema
'Sudah Sampai Mana Implementasi BSU?'.
Kementerian Ketenagakerjaan telah mamvalidasi kriteria penerima manfaat BSU ini secara teliti
dan sahih, karena basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan.
"Kriteria penerima manfaat BSU ini yaitu, Warga Negara Indonesia, pekerja anggota aktif
jaminan sosial yang dibuktikan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni
2020, dan memiliki upah/gaji di bawah Rp 5 juta. Selain itu kita menjaga agar prosesnya
langsung diterima penerima manfaat. Oleh karena itulah BSU ini kita transfer langsung ke
rekening yang bersangkutan", terang Reza Hafiz.
Perlu diketahui, penerima manfaat BSU ini mencapai 12,4 juta jiwa dengan total anggaran yang
direalisasikan Rp 29,7 Triliun.
"BSU termin pertama pada periode September-Oktober 2020 telah terealisasi sebanyak 98,8
persen. Artinya sudah 12,2 juta orang yang bantuannya sudah terealisasikan. Sedangkan kini
BSU telah mencapai tahap lima termin kedua pada periode November-Desember 2020 yang
sudah terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90 persen", ujar Reza Hafiz.
Demi menjaga transparansi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan pembaruan
data penerima tiap minggunnya, "Basis datanya berdasarkan laporan bank. Jadi misalnya Bank
Mandiri sebagai bank penyalur, dalam satu minggu menyalurkan 1 juta data penerima manfaat,
kita dapat datanya setelah selesai penyalurannya. Tapi bukan hanya bank Mandiri, tapi ada
empat bank Himbara lainnya" tutur Reza Hafiz.
Selain itu upaya-upaya transparansi terus dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU
ini telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
"Data penerima manfaat BSU ini tidak kita ubah. Datanya sama seperti yang kami terima dari
BPJS Ketenagakerjaan", tegas Reza Hafiz.
Reza Hafiz menambahkan jika penerima bantuan telah meninggal dunia, maka BSU tetap dapat
diterima oleh ahli waris sah yang bersangkutan. "Selama rekeningnya masih aktif, nantinya bisa
dilakukan pemindahbukuan ke ahli waris", ungkapnya.
67
