Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

Alasan Pengusaha Dian mengungkapkan hal ini dijadikan alasan oleh perusahaan dan para
pengusaha untuk melakukan efisiensi.
"Hal ini berujung pada semakin maraknya PHK massal terhadap kaum buruh di Indonesia. Dari
data Kemenaker hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan
mencapai 3,5 juta," kata dia.

Dia menyebut berdasarkan data penelitian Marsinah FM terhadap buruh di Jabodetabek,
Karawang dan Jawa Tengah 28,8% buruh dirumahkan dan sebanyak 65,85% diantaranya tidak
diupah sama sekali selama dirumahkan.

Tindakan merumahkan buruh, merupakan tindakan mencampakkan buruh setelah sekian lama
memberi laba bagi kantong pengusaha.

Menurut dian maraknya PHK massal ini tak lepas dari dipermudahnya proses PHK tersebut oleh
Menteri Tenaga Kerja dengan diterbitkannya surat 3-Menaker nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun
2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan COVID-19.

"Alih-alih melindungi tenaga kerja, surat edaran ini justru memberikan lampu hijau bagi
pengusaha untuk mempermudah buruh dirumahkan, di-PHK semena-mena," jelas dia.

Meskipun para pengusaha sudah mendapatkan stimulus fiskal tidak lantas membuat perusahaan
tergerak melindungi buruh pada situasi sulit. Padahal di tengah pandemi, buruh tidak hanya
butuh sekadar kenyang, tapi juga nutrisi yang cukup supaya terhindar dari COVID-19.

Dia menyebut pandemi ini juga seolah menjadi pembenaran untuk tidak menaikkan upah buruh.
Kebijakan Kemenaker dengan menyerahkan penentuan upah pada perundingan antara buruh
dan pengusaha, sesungguhnya merupakan tindakan melepas tanggung jawab negara.
"Dengan bersembunyi di balik kalimat 'kesepakatan antara buruh dan pengusaha' yang seolah
demokratis, sebenarnya merupakan strategi licik yang bersembunyi di balik alasan menurunnya
permintaan pasar," jelas dia.

71